Empat Pekerjaan Rumah PKS Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Partai Keadilan Sejahtera menghadapi pekerjaan rumah menjelang kontestasi politik berikutnya. Pengamat politik Aryos Nivada menyoroti empat persoalan: respons terhadap isu masyarakat, publikasi kerja advokasi, keberanian kader berkomunikasi, dan koordinasi antarbagian partai.

Catatan itu muncul di tengah penyusutan kursi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dari enam kursi pada Pemilu 2019, partai tersebut memperoleh empat kursi pada Pemilu 2024. Kehilangan dua kursi menjadi bahan evaluasi, meski penurunan kursi tidak dengan sendirinya membuktikan penurunan jumlah suara.

Aryos menguraikan penilaiannya dalam materi presentasi berjudul Dinamika Politik Nasional & Eksistensi Elektoral di Aceh. Ia diundang sebagai pemateri seminar publik DPW PKS Aceh bertema peran strategis partai politik dalam membangun iklim investasi untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam materi tersebut, Aryos menempatkan pengelolaan isu sebagai persoalan pertama. Ia menilai PKS masih perlu memperbaiki kepekaan terhadap masalah yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Kerap reaktif dan lambat menangkap isu lokal riil di masyarakat,” tulis Aryos pada bagian evaluasi kinerja partai.

Menurut penilaiannya, pembahasan isu kerakyatan belum terjaga secara konsisten. Persoalan daerah mudah tenggelam oleh polemik nasional. Harga kebutuhan pokok, pupuk, dana otonomi khusus, dan tata kelola pemerintahan termasuk isu yang ia tempatkan dalam agenda perhatian partai.

Persoalan kedua terletak pada kerja advokasi yang kurang terlihat. Dalam evaluasi Aryos, kegiatan anggota dewan dan kader di lapangan belum cukup diterjemahkan menjadi informasi yang bisa diakses masyarakat. Akibatnya, publik kesulitan mengetahui hasil pembelaan kepentingan warga melalui anggaran maupun qanun.

Ia menyebut keadaan itu sebagai “advokasi senyap”. Kerja berlangsung, tetapi jejak dan hasilnya belum tersampaikan dengan baik. Dalam rekomendasinya, Aryos mengusulkan laporan advokasi berkala serta kanal pengaduan warga yang terbuka.

Sorotan ketiga menyasar komunikasi kader di ruang digital. Aryos menilai sebagian kader masih ragu menyampaikan pandangan di ruang publik. Informasi akhirnya lebih banyak berputar di kelompok internal, termasuk grup WhatsApp.

Keadaan tersebut, dalam pembacaannya, membatasi jangkauan komunikasi partai. Materi itu memuat usulan pelatihan komunikasi dan penyediaan bahan informasi untuk membantu kader menjelaskan kerja serta pandangan partai kepada masyarakat.

Persoalan keempat adalah koordinasi. Aryos mencatat unsur legislatif, eksekutif, pengurus, dan organisasi sayap belum bekerja secara terpadu. Kegiatan yang berjalan sendiri-sendiri membuat sumber daya organisasi belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia menempatkan hubungan antarelemen itu sebagai bagian penting pembenahan kelembagaan. Kerja perwakilan di parlemen, layanan masyarakat, dan kegiatan organisasi perlu memiliki keterkaitan yang jelas.

Meski mengajukan sejumlah kritik, Aryos juga memberi batas pada kesimpulannya. Keberadaan struktur kepengurusan, misalnya, belum cukup untuk mengukur keaktifan organisasi. Begitu pula kegiatan pendidikan kader: jumlah peserta belum menjelaskan perubahan kemampuan setelah pelatihan.

“Jumlah peserta belum membuktikan peningkatan kompetensi atau kinerja riil,” tulisnya.

Ukuran serupa ia gunakan untuk membaca layanan bantuan hukum. Pengumuman pembentukan layanan perlu diikuti bukti mengenai perkara yang ditangani dan kualitas pendampingan yang diterima masyarakat.

Di sisi lain, PKS masih memiliki kekuatan elektoral di Banda Aceh. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil pleno KIP setempat, mencatat partai tersebut meraih 21.519 suara dan lima kursi DPRK pada Pemilu 2024.

Namun, Aryos mengingatkan bahwa capaian satu kota tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan keadaan seluruh Aceh. Penilaian atas kekuatan partai perlu memperhatikan kondisi masing-masing daerah.

Materi itu juga menyoroti posisi PKS dalam hubungannya dengan Pemerintah Aceh. Aryos mengajukan gagasan mitra kritis: mendukung program strategis pemerintah sekaligus menjalankan pengawasan terhadap akuntabilitas anggaran.

Dengan ukuran tersebut, keberadaan wakil partai di parlemen perlu dinilai melalui hasil legislasi, pengawalan anggaran, dan pengawasan. Bagi Aryos, pembenahan PKS bertumpu pada kemampuan organisasi menunjukkan hasil kerja yang dapat diperiksa dan dirasakan masyarakat.[ra]