DPM USK Nilai MWA Wakil Mahasiswa Abaikan Aspirasi dalam Pemilihan Rektor

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses pemilihan Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) dinilai belum sepenuhnya melihat prinsip transparansi dan partisipasi mahasiswa.

Majelis Wali Amanat (MWA) perwakilan mahasiswa disebut belum menjalankan fungsi representatifnya secara optimal karena tidak membuka ruang dialog dengan fakultas dan organisasi kemahasiswaan (ormawa) di lingkungan USK.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Alif Dhiya’ulhaq, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (DPM USK) kepada media dialeksis.com, Kamis (15/1/2026).

Ia mengatakan bahwa pemilihan rektor merupakan agenda strategis yang menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan universitas, sehingga seharusnya melibatkan aspirasi mahasiswa secara luas.

“Pemilihan rektor tidak bisa dilakukan secara tertutup dan elitis. Mahasiswa adalah bagian penting dari tata kelola universitas dan aspirasinya harus didengar,” ujar Alif.

Alif menjelaskan, hingga saat ini MWA wakil mahasiswa belum pernah duduk bersama fakultas dan ormawa USK untuk membahas calon rektor maupun kriteria kepemimpinan universitas ke depan. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya mekanisme penyerapan aspirasi mahasiswa lintas fakultas.

Padahal, lanjut Alif, DPM USK telah berinisiatif memfasilitasi forum dialog terbuka yang bertujuan mempertemukan MWA wakil mahasiswa dengan fakultas dan ormawa.

Forum tersebut dirancang sebagai ruang resmi bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, evaluasi, serta harapan terhadap figur rektor yang dinilai layak dan kompeten.

“Namun sangat disayangkan, MWA wakil mahasiswa tidak menghadiri forum yang telah kami fasilitasi. Ketidakhadiran ini menunjukkan sikap yang tidak sejalan dengan semangat partisipasi dan representasi mahasiswa,” katanya.

Menurut Alif, MWA wakil mahasiswa seharusnya berperan sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dalam pengambilan keputusan strategis universitas, bukan justru mengambil jarak dari basis mahasiswa yang diwakilinya.

 Representasi mahasiswa, kata dia, tidak cukup dimaknai secara struktural, tetapi harus diwujudkan melalui dialog aktif dan keterbukaan.

Ia menekankan bahwa rektor USK ke depan harus memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap penguatan akademik, kesejahteraan mahasiswa, dan demokrasi kampus.

Penilaian terhadap hal tersebut, menurutnya, tidak mungkin dilakukan secara objektif tanpa mendengar langsung suara mahasiswa dari berbagai fakultas dan ormawa.

“MWA wakil mahasiswa harus segera membuka dan melaksanakan dialog publik yang inklusif guna menyerap aspirasi mahasiswa dalam proses pemilihan Rektor Universitas Syiah Kuala. Ini adalah kewajiban moral agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak mahasiswa,” tutupnya. [nh]