Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi, menegaskan media massa tidak cukup hanya menyampaikan fakta dalam pemberitaan bencana alam.
Media, kata dia, wajib menempatkan korban sebagai prioritas utama agar informasi yang disajikan benar-benar melayani kepentingan publik terdampak.
“Dalam konteks pemberitaan bencana, media tidak boleh menjadi tempat menyalurkan kepentingan elite politik atau ekonomi,” kata Masriadi kepada Dialeksis, Jumat.
Menurut dia, secara harfiah media memiliki fungsi sosial untuk memperjuangkan isu-isu kemasyarakatan serta menjembatani kebutuhan informasi antara korban dan publik luas.
Pemberitaan, lanjutnya, tidak seharusnya berhenti pada narasi kronologis peristiwa atau menonjolkan pernyataan pihak-pihak tertentu.
Masriadi mencontohkan polemik hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang kerap muncul dalam situasi pascabencana. Dalam situasi seperti itu, ia menilai posisi media harus jelas, yakni berpihak pada pilihan kolektif dan kebutuhan riil korban yang telah menyatakan huntap sebagai prioritas dibandingkan huntara.
Ia juga mengkritik praktik pemberitaan yang cenderung mengedepankan dramatisasi dan visual sensasional, tetapi kurang mendalami isu substantif seperti hak-hak korban, mitigasi risiko, hingga rehabilitasi jangka panjang.
“Pemberitaan yang objektif bukan berarti netral tanpa kepedulian, tetapi netral dalam kebenaran dan jujur dalam menyampaikan fakta,” ujarnya.
Menurut dia, media perlu memberi ruang lebih besar kepada suara korban, terutama kelompok rentan dan marginal, alih-alih hanya mengutip pernyataan pejabat atau elite politik. Jika tidak, kata dia, realitas kebutuhan masyarakat terdampak berpotensi kabur di balik narasi kekuasaan.
Masriadi, yang juga mantan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, menilai jurnalisme bencana yang berkualitas harus menggabungkan etika, keadilan, dan pengetahuan sosial. Media tidak hanya bertugas melaporkan peristiwa, tetapi juga mengedukasi publik, mendorong kebijakan yang responsif, serta mengawasi implementasi bantuan dan pemulihan.
“Tanpa keberpihakan yang jelas kepada korban, media hanya menjadi alat amplifikasi kepentingan yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat terdampak,” pungkasnya.
Sebelumnya
