Perwakilan YARA Bener Meriah, Muhammad Dahlan. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak pemerintah pusat dan daerah agar segera membangun hunian sementara (Huntara) yang layak dan berkelanjutan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Tanah Gayo, meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Hal ini muncul seiring masih banyaknya warga terdampak bencana yang hingga kini bertahan di posko-posko pengungsian dengan fasilitas terbatas dan tanpa kepastian tempat tinggal.
Perwakilan YARA Bener Meriah, Muhammad Dahlan, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, keberadaan Huntara menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap penanganan darurat pascabencana.
“Pembangunan Huntara harus dirancang dengan pendekatan jangka menengah hingga panjang, sebagai fondasi pemulihan kehidupan korban,” kata Muhammad Dahlan kepada media dialeksis.com, Jumat, (9/1/2026).
Ia menegaskan, Huntara tidak boleh dipahami semata-mata sebagai solusi darurat sementara. Lebih dari itu, hunian sementara harus menjadi bagian penting dari proses pemulihan menyeluruh baik secara fisik, sosial, maupun psikologis bagi para penyintas bencana.
Sejak banjir bandang dan longsor melanda kawasan Tanah Gayo, ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sebagian besar korban terpaksa bertahan di posko pengungsian yang kondisinya serba terbatas, mulai dari ruang tinggal yang sempit, sanitasi yang minim, hingga akses layanan dasar yang belum memadai.
Dalam situasi seperti itu, kata Dahlan, ketidakpastian menjadi beban psikologis tambahan bagi para korban, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan.
"Untuk aman, Huntara harus mampu menghadirkan harapan dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
YARA juga melihat pentingnya roadmap yang jelas dan berbasis data dari pemerintah daerah. Roadmap tersebut, kata Dahlan, harus memuat tahapan penanganan pascabencana secara utuh, mulai dari pembangunan Huntara hingga transisi menuju hunian tetap.
Tanpa perencanaan yang matang, ia khawatir para korban akan terjebak dalam situasi pengungsian berkepanjangan, seperti yang pernah terjadi pada sejumlah bencana di daerah lain.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa Huntara bukan titik akhir. Harus ada peta jalan yang jelas dari Huntara menuju hunian tetap, agar korban tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” tegasnya.
YARA meminta agar pembangunan Huntara mengacu pada standar penanganan pascabencana tsunami Aceh 2004 silam. Pengalaman tersebut dinilai sebagai contoh penting bagaimana hunian sementara dan tetap dapat dibangun dengan prinsip aman, layak huni, berkelanjutan, serta berorientasi pada kebutuhan sosial masyarakat.
Standar itu mencakup aspek keamanan bangunan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, akses pendidikan dan kesehatan, hingga ruang sosial yang memungkinkan warga kembali membangun kehidupan komunitas mereka.
“Pengalaman tsunami 2004 menunjukkan bahwa hunian pascabencana yang dirancang dengan baik dapat menjadi titik awal pemulihan sosial masyarakat. Prinsip-prinsip itu harus kembali diterapkan di Tanah Gayo,” tutup Dahlan.
Sebelumnya
