Sekretaris Daerah Aceh, Nasir Syamaun. [Foto: Net]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Nasir Syamaun mengatakan meski 25 pejabat telah dilantik, Nasir mengakui masih terdapat beberapa jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong. Kekosongan itu antara lain disebabkan oleh pejabat yang memasuki masa pensiun.
“Hari Senin nanti, Ibu Cut Huzaimah pensiun dari jabatannya. Ada juga beberapa SKPA lain yang masih kosong dan belum diisi,” katanya usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Anjung Mon Mata, Banda Aceh, Jumat, 27 Februari 2026.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemerintah Aceh akan segera membuka mekanisme seleksi terbuka (open bidding) guna menjaring calon terbaik.
“Kita segera buka seleksi. Dibuka supaya orang-orang terbaik bisa mendaftar, kemudian ditetapkan menjadi kepala SKPA. Prosesnya sama seperti yang pertama ini,” tegas Nasir.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh resmi melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidasi birokrasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan di tengah tantangan keterbatasan anggaran dan kebutuhan percepatan penanganan bencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Nasir Syamaun, menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan proses yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan.
“Pelantikan ini sebenarnya aktivitas yang biasa saja. Sebagian untuk mengisi jabatan yang kosong, kemudian ada kebutuhan organisasi untuk optimalisasi. Maka terjadi pergeseran-pergeseran,” ujar Nasir.
Menurutnya, dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat pejabat yang sebelumnya berasal dari eselon III, ada yang berasal dari kabupaten/kota, serta ada pula yang mengalami rotasi antar-SKPA. Seluruh proses itu, kata dia, dilakukan dengan tujuan memperkuat efektivitas pemerintahan.
“Ada sekitar 25 SKPA yang dilantik, baik yang baru maupun yang bergeser antar-SKPA. Saya kira ini proses biasa saja, yang tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah,” jelasnya.
Nasir menekankan, rotasi dan pengisian jabatan kali ini memiliki konteks yang lebih luas, terutama dalam mendukung penanganan dan penanggulangan bencana di Aceh. Pemerintah Aceh saat ini tengah melakukan berbagai penyesuaian program dan anggaran agar lebih responsif terhadap kondisi daerah.
“Kita sedang melakukan penanggulangan bencana. Tentu konteks pelantikan ini juga berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang harus tetap berjalan optimal,” katanya.
Ia mengungkapkan, pasca evaluasi Anggaran Belanja oleh pemerintah pusat, Pemerintah Aceh diarahkan untuk menyesuaikan sejumlah kegiatan agar lebih difokuskan pada kebutuhan kebencanaan.
“Kita juga sedang menyusun rencana kegiatan untuk nanti ketika TKD dikembalikan, dilakukan rasionalisasi kembali dan dioptimalkan untuk kebutuhan penanggulangan bencana,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
