Presiden Donald Trump melabeli Kuba sebagai 'negara gagal' di tengah krisis energi. Namun, ia membantah rencana penggulingan rezim seperti di Venezuela. Foto: White House
DIALEKSIS.COM | Washington - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Ia mengisyaratkan kemungkinan “pengambilalihan secara damai” terhadap Kuba, di tengah ketegangan hubungan bilateral yang terus memanas dalam beberapa pekan terakhir.
Pernyataan itu disampaikan Trump kepada awak media saat hendak menaiki helikopter kepresidenan Marine One di halaman Gedung Putih, Jumat waktu setempat, dalam perjalanan menuju Texas.
Menjawab pertanyaan mengenai hubungan AS dengan sejumlah negara seperti Iran dan Kuba, Trump secara terbuka menyatakan ingin melihat perubahan pemerintahan di kedua negara tersebut. Khusus soal Kuba, ia menyebut pemerintah di Havana tengah menjalin komunikasi dengan Washington di tengah tekanan ekonomi yang berat.
“Pemerintah Kuba sedang berbicara dengan kita, dan mereka dalam masalah besar. Mereka tidak punya uang, tidak punya apa-apa saat ini. Mungkin kita akan melakukan pengambilalihan Kuba secara damai,” kata Trump.
Ia kembali menegaskan pandangannya bahwa Kuba adalah “negara yang gagal” dan berada di ambang kehancuran. Trump juga menyebut Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang dikenal keras terhadap pemerintahan komunis Kuba, memimpin inisiatif tersebut.
Hubungan AS“Kuba memang telah lama tegang. Sejak awal 1960-an, Washington memberlakukan embargo perdagangan penuh terhadap pulau yang hanya berjarak sekitar 145 kilometer dari daratan AS itu.
Ketegangan meningkat sejak awal Januari, ketika Trump mengizinkan operasi militer untuk menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sekutu dekat Kuba. Dalam operasi tersebut, dilaporkan puluhan personel militer Kuba dan Venezuela tewas.
Setelah peristiwa itu, tekanan terhadap Havana kian diperketat. Trump menghentikan aliran minyak dan dana dari Venezuela ke Kuba serta mengeluarkan perintah eksekutif yang mengancam tarif bagi negara mana pun yang memasok minyak ke pulau tersebut.
Padahal, sistem energi Kuba sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan potensi krisis kemanusiaan serius jika pasokan energi tidak segera dipulihkan.
Panel ahli hak asasi manusia PBB juga mempertanyakan klaim Washington yang menyebut Kuba sebagai “ancaman luar biasa” bagi keamanan nasional AS. Menurut mereka, blokade bahan bakar lebih menyerupai bentuk pemaksaan ekonomi sepihak yang berpotensi melanggar hukum internasional.
Sejak pidato pelantikannya pada 2025, Trump berulang kali menyuarakan gagasan memperluas pengaruh AS di Belahan Barat. Ia bahkan menghidupkan kembali narasi lama seperti Doktrin Monroe dan menyebut agenda regionalnya sebagai “Doktrin Donroe”.
Dalam pidato kenegaraan pekan ini, Trump mengklaim keberhasilan operasi di Venezuela serta menyatakan bahwa lebih dari 80 juta barel minyak Venezuela telah dialihkan ke pemerintah AS.
“Kami memulihkan keamanan dan dominasi Amerika di Belahan Barat,” ujarnya.
Selain Kuba, Trump juga pernah melontarkan gagasan untuk “mengelola” Venezuela dan “menguasai” Gaza, serta menekan Greenland, Kanada, dan Panama terkait isu kedaulatan wilayah.
Pemerintah Kuba merespons keras pernyataan tersebut. Presiden Miguel Diaz-Canel menuduh Washington berupaya “mencekik ekonomi Kuba” melalui blokade bahan bakar.
“Langkah ini menunjukkan sifat fasis, kriminal, dan genosida dari kelompok yang membajak kepentingan rakyat Amerika demi keuntungan sendiri,” tulis Diaz-Canel di media sosial.
Pekan ini, Havana juga melaporkan insiden baku tembak dengan sebuah kapal cepat berpelat Florida di dekat perairannya. Pemerintah Kuba menyebutnya sebagai “penyusupan untuk tujuan teroris”, sementara Washington membantah keterlibatan.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintahan Trump tetap membuka ruang terbatas untuk bantuan kemanusiaan. Awal Februari, AS mengumumkan bantuan senilai 6 juta dolar AS untuk Kuba yang akan disalurkan melalui perantara seperti Gereja Katolik, bukan melalui pemerintah setempat. Departemen Keuangan AS juga menyatakan akan menerapkan kebijakan perizinan tertentu untuk penjualan kembali minyak Venezuela ke Kuba, dengan pembatasan transaksi terhadap institusi pemerintah dan militer Kuba.
Namun para pengamat menilai krisis di Kuba berpotensi memicu gelombang migrasi baru ke AS”sebuah ironi bagi Trump yang selama kampanye berjanji menekan imigrasi dan memangkas pengeluaran pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir dua juta warga Kuba meninggalkan negaranya akibat tekanan ekonomi dan politik.
Sementara itu, Diaz-Canel menegaskan negaranya tidak akan tinggal diam. “Kuba akan membela diri dengan tekad dan ketegasan terhadap agresi apa pun yang berupaya merusak kedaulatan dan stabilitas nasional,” tegasnya.
Pernyataan Trump tentang “pengambilalihan damai” itu kini menambah daftar panjang retorika ekspansionis Washington”dan membuka babak baru ketidakpastian di Karibia.
Sebelumnya
