Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh sekaligus Juru Bicara Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengatakan bahwa kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di lokasi-lokasi terdampak bencana hidrometeorologi bukanlah sekadar agenda simbolik, apalagi disamakan dengan aktivitas relawan.
Menurutnya, anggapan tersebut keliru dan menunjukkan cara pandang yang tidak memahami esensi kepemimpinan dalam situasi krisis.
Murthalamuddin, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh, menyampaikan hal itu untuk merespons kritik sebagian pihak yang mempertanyakan mengapa Gubernur dan Wakil Gubernur lebih banyak turun langsung ke lapangan pada masa tanggap darurat bencana.
“Kalau ada kritik terhadap kenapa gubernur-wakil gubernur lebih banyak di lapangan ketika bencana, saya ingin menganalogikan: jika Anda sedang mengalami musibah, lalu dikunjungi oleh orang tua Anda, oleh saudara Anda, bagaimana perasaan Anda?” ujar Murthalamuddin kepada media dialeksis.com, Sabtu, 3 Januari 2026.
Menurutnya, kunjungan pimpinan daerah ke lokasi pengungsian pada hari-hari pertama hingga dua pekan awal bencana adalah bagian dari tugas moral dan emosional seorang pemimpin. Dalam konteks Aceh, gubernur dan wakil gubernur memiliki peran layaknya orang tua bagi rakyatnya.
“Jadi salah satu kedatangan gubernur-wakil gubernur mengunjungi banyak lokasi pengungsi di hari-hari pertama sampai dua minggu itu adalah bentuk tugas orang tua, tugas pemimpin mengunjungi dan membesarkan hati para korban bencana. Nah, itu penting dicatat,” tegasnya.
Lebih jauh, Murthalamuddin menjelaskan bahwa pada fase awal bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, banyak wilayah mengalami keterisolasian akibat terputusnya jalur transportasi dan komunikasi.
Kondisi ini membuat koordinasi antarinstansi dan pengambilan keputusan strategis menjadi sangat terbatas jika hanya mengandalkan laporan berjenjang.
“Yang kedua, putusnya komunikasi dan jalur. Semua jalur komunikasi putus, jalur hubungan putus, koordinasi sulit,” katanya.
Dalam situasi seperti itu, kehadiran langsung gubernur dan wakil gubernur menjadi krusial. Mereka tidak hanya datang untuk melihat kondisi, tetapi juga untuk mengambil kesimpulan langsung di lapangan dan melakukan koordinasi lintas sektor secara cepat.
“Maka beliau mendatangi langsung untuk mengambil kesimpulan dan melakukan koordinasi dan melakukan tindakan-tindakan darurat yang mungkin tidak berani dilakukan oleh para bawahan,” jelas Murthalamuddin.
Ia menambahkan, dalam kondisi darurat, sering kali dibutuhkan keputusan cepat dan berani yang hanya bisa diambil oleh pimpinan tertinggi daerah. Karena itu, turun langsung ke lapangan menjadi pilihan yang rasional dan strategis.
Selain aspek kemanusiaan dan koordinasi darurat, Murthalamuddin menilai kunjungan gubernur juga merupakan bagian dari upaya membangun relasi dan memastikan efektivitas penanggulangan bencana secara menyeluruh.
“Yang ketiga, kedatangan beliau juga bagian daripada tugas sebagai pemimpin untuk membangun sebuah relasi tentang bagaimana penanggulangan bencana lebih efektif, misalnya tentang eksekusi bantuan, tentang pengaturan lapangan dan lain-lain,” ujarnya.
Relasi yang dimaksud, kata dia, mencakup komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, unsur TNI-Polri, relawan, hingga masyarakat terdampak. Dengan hadir langsung, pimpinan daerah dapat melihat hambatan nyata di lapangan dan segera mengurai persoalan yang menghambat distribusi bantuan.
Murthalamuddin secara tegas menolak anggapan yang menyamakan kehadiran gubernur di lokasi bencana dengan aktivitas relawan. Menurutnya, membandingkan dua peran tersebut adalah kekeliruan mendasar.
“Jadi salah kalau ada anggapan bahwa kunjungan gubernur itu dianggap sama seperti relawan. Itu cara pandang yang salah, cara pandang sesat,” katanya lugas.
Ia kembali mengibaratkan peran pemimpin seperti orang tua yang datang menjenguk anaknya yang tertimpa musibah. Dalam budaya Aceh dan Indonesia pada umumnya, kunjungan tersebut lazim disertai dengan bantuan sebagai bentuk empati dan tanggung jawab.
“Biarpun Anda orang kaya, kalau sedang ditimpa musibah, orang tua Anda membawa juga semacam buah tangan. Apalagi ini yang mengalami adalah bencana yang menyebabkan orang-orang kehilangan semua hartanya,” ujarnya.
Murthalamuddin menekankan bahwa pada hari-hari awal bencana, akses relawan ke banyak wilayah terdampak sangat terbatas. Jalan terputus, jembatan rusak, dan jaringan komunikasi lumpuh. Dalam kondisi tersebut, kehadiran pemerintah daerah menjadi penopang utama bagi korban.
“Pada hari-hari awal dua minggu pertama itu kan relawan nyaris tidak bisa mengakses banyak tempat,” tambahnya.
Ia menilai, kehadiran gubernur dan wakil gubernur di lapangan justru penting untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan kesalahan pengambilan kebijakan pada fase awal tanggap darurat.
“Bahwa gubernur itu memang wajib melakukan seperti itu supaya pada tahap awal tidak terjadi miskomunikasi karena putusnya jalan perhubungan dan putusnya komunikasi jaringan dan lain sebagainya,” kata Murthalamuddin.
Murthalamuddin mengajak semua pihak untuk melihat peran pimpinan daerah dalam bencana secara lebih jernih dan proporsional.
“Mohon dipahami. Terima kasih,” pungkasnya.
Sebelumnya
