Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir. Mawardi, ST saat menghadiri acara Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas Nasional Bencana Hidrometeorologi Sumatera di Kementerian Dalam Negeri. [Foto: doc pribadi/Dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir. Mawardi, ST., mengatakan pemasangan jembatan sementara tipe Bailey dengan bentang 60 meter kini telah memasuki tahap perakitan komponen struktur (dierection) di lokasi terdampak bencana. Jembatan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang dipinjamkan kepada Pemerintah Aceh melalui mekanisme pinjam pakai berdasarkan surat resmi Gubernur Aceh tanggal 19 Juni 2925 bernomor 600/7331, perihal pinjam pakai jembatan bailey.
“Untuk jembatan Bailey bentang 60 meter saat ini materialnya sudah ditempatkan di lokasi dan sedang dalam proses direksien. Bailey ini merupakan milik Pemkab Aceh Selatan yang dipinjam oleh Pemerintah Aceh melalui surat Gubernur beberapa waktu lalu,” ujar Mawardi saat dikonfirmasi Dialeksis, Jumat (16/1/2026).
Mawardi menjelaskan, percepatan pengadaan dan pemasangan jembatan Bailey maupun jembatan gantung di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh merupakan kebutuhan mendesak yang telah disampaikan secara langsung dalam pertemuan Pemerintah Aceh dengan Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Hidrometeorologi Sumatera yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Gubernur Aceh secara tegas meminta dukungan pemerintah pusat agar percepatan pengadaan jembatan sementara dapat segera direalisasikan, mengingat banyak akses vital masyarakat”terutama jalur menuju sekolah dan rumah ibadah”yang terputus akibat banjir dan longsor.
Pada kegiatan itu, Gubernur Aceh didampingi langsung oleh Kepala Dinas PUPR Aceh. Direktur Jenderal Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri, Safrizal”yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Aceh”memberikan arahan agar Dinas PUPR Aceh segera menyampaikan pengajuan kebutuhan jembatan secara administratif kepada pemerintah pusat.
“Setelah pertemuan tersebut, kami diminta untuk segera menindaklanjuti secara administrasi. Pasca kegiatan itu, kami juga menerima informasi bahwa TNI sedang menyiapkan dan mengirimkan bantuan jembatan Bailey,” kata Mawardi.
Informasi pengiriman jembatan Bailey oleh TNI tersebut, lanjut Mawardi, semakin menguatkan kesinambungan langkah-langkah yang sebelumnya telah ditempuh Pemerintah Aceh. Pasalnya, jauh sebelum rapat koordinasi tersebut digelar, Gubernur Aceh telah lebih dahulu menyurati pemerintah pusat terkait permohonan pinjam pakai jembatan sementara.
“Sebelumnya, Gubernur Aceh telah mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia terkait bantuan 60 unit jembatan Bailey. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 7 Desember 2025 dengan Nomor 300.2/18843 perihal usulan bantuan jembatan sementara Bailey,” jelasnya.
Mawardi menegaskan, pemanfaatan jembatan sementara ini akan difokuskan pada pemulihan akses yang bersifat mendesak dan menyangkut kepentingan publik, terutama jalur transportasi menuju sekolah-sekolah dan rumah ibadah di wilayah pedalaman serta daerah terdampak bencana.
“Kebijakan ini merupakan arahan langsung Gubernur Aceh. Prioritas utama adalah memastikan anak-anak sekolah tidak lagi harus menyeberangi sungai berarus deras, serta agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan beribadah dengan aman. PUPR Aceh memprioritaskan pemulihan akses jalan provinsi, dan sesuai arahan Gubernur ke depan juga akan memprioritaskan akses ke sekolah-sekolah serta tempat-tempat ibadah,” ujar Mawardi.
Ia menambahkan, Dinas PUPR Aceh terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, serta kementerian terkait agar distribusi dan pemasangan jembatan sementara dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan masyarakat.
Sebelumnya
