Jum`at, 19 Juni 2026
Beranda / Pemerintahan / Pemerintah Aceh Terus Desak Pengolahan Gas Andaman di Daratan

Pemerintah Aceh Terus Desak Pengolahan Gas Andaman di Daratan

Jum`at, 19 Juni 2026 19:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Mubadala Energy, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, mengumumkan temuan gas besar di South Andaman, utara Sumatera RI. (Dok. Mubadala Energy)


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh terus memperjuangkan agar gas bumi yang ditemukan di Blok Andaman dapat diolah di daratan Aceh. 

Langkah tersebut dinilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta menghidupkan kembali kawasan industri migas Arun di Lhokseumawe yang selama ini menjadi salah satu pusat industri energi di Tanah Rencong.

Pemerintah Aceh menilai pengolahan gas di darat akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan jika seluruh proses pengolahan dilakukan di fasilitas lepas pantai (offshore).

Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi melalui Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, Dian Budi Dharma, mengatakan Pemerintah Aceh sejak awal konsisten menyuarakan agar gas dari Blok Andaman diproses di wilayah daratan Aceh.

“Pemerintah Aceh selama ini berusaha meminta kepada Presiden untuk dapat meninjau kembali keputusan yang dilakukan Kementerian ESDM terkait pengolahan gas Blok Andaman,” kata Dian Budi Dharma kepada wartawan dialeksis.com, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, upaya tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah Aceh melihat pengolahan gas di darat memiliki dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

 Selain memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang dimiliki Aceh, proyek tersebut juga diyakini dapat membuka peluang kerja bagi ribuan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Budi menjelaskan, selama proses pembahasan Plan of Development (POD) Blok Andaman, Pemerintah Aceh telah menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah pusat dan pihak terkait. Salah satu poin utama yang terus diperjuangkan adalah pembangunan fasilitas pengolahan gas di daratan Aceh.

Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut akan menciptakan multiplier effect atau efek berganda yang besar terhadap perekonomian daerah.

“Sejak awal Pemerintah Aceh menginginkan agar pengolahan gas dilakukan di darat karena akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan apabila seluruh proses dilakukan di fasilitas lepas pantai,” ujarnya.

Ia menilai, investasi besar yang masuk melalui pembangunan fasilitas pengolahan gas akan memberikan dampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi. Mulai dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, tumbuhnya usaha jasa pendukung, hingga berkembangnya industri-industri hilir yang memanfaatkan gas bumi sebagai bahan baku utama.

Lebih jauh, Budi mengungkapkan bahwa Aceh sebenarnya pernah diproyeksikan menjadi salah satu pusat hilirisasi gas bumi nasional. Potensi tersebut muncul seiring besarnya cadangan gas yang dimiliki wilayah Aceh dan keberadaan infrastruktur energi yang telah dibangun sejak era kejayaan Arun.

“Aceh pernah digadang-gadang menjadi pusat hilirisasi gas bumi nasional. Jika itu terwujud, maka akan banyak industri yang tumbuh dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Budi, hilirisasi gas bumi merupakan langkah penting agar daerah tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari proses pengolahan dan pengembangan industri turunan. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan lebih besar dan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Ia menjelaskan, pengembangan industri hilir berbasis gas bumi berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, keberadaan industri tersebut juga akan mendorong pertumbuhan usaha lokal, meningkatkan daya saing daerah, serta memperbesar kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Kalau dilakukan di darat, banyak efek ganda yang akan diperoleh Aceh. Lapangan kerja bertambah, ekonomi tumbuh, investasi meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga ikut terdorong,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, ESDM Aceh juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan aktivitas industri di kawasan Arun, Lhokseumawe. Kawasan tersebut pernah menjadi jantung industri gas nasional dan menjadi penggerak utama perekonomian Aceh selama bertahun-tahun.

Namun, seiring menurunnya aktivitas industri migas di kawasan tersebut, sejumlah sektor usaha yang selama ini bergantung pada industri energi juga ikut terdampak. Karena itu, keberadaan proyek pengolahan gas Blok Andaman di darat dinilai dapat menjadi momentum kebangkitan kembali kawasan industri Arun.

Budi mengatakan, fasilitas pengolahan gas di daratan Aceh akan memberikan peluang baru bagi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia. Selain itu, keberadaan proyek strategis tersebut juga diyakini mampu menarik investasi lanjutan di sektor industri energi dan petrokimia.

Menurutnya, kebangkitan kawasan Arun tidak hanya penting bagi Kota Lhokseumawe, tetapi juga bagi perekonomian Aceh secara keseluruhan. Sebab, aktivitas industri yang tumbuh di kawasan tersebut akan menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan banyak sektor, mulai dari perdagangan, transportasi, konstruksi, hingga usaha mikro dan kecil.

Karena itu, ESDM Aceh berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali berbagai aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah dalam menentukan skema pengembangan Blok Andaman.

Bagi Pemerintah Aceh, keberadaan cadangan gas besar di Blok Andaman merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Pengolahan gas di darat dinilai menjadi salah satu langkah penting agar manfaat sumber daya alam tersebut tidak hanya dinikmati dalam bentuk penerimaan negara, tetapi juga mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang nyata di Aceh," tutupnya.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI
dishes