Ketua Umum Asprindo sekaligus pengusaha Aceh, Jose Rizal. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polemik arah pengembangan gas Blok South Andaman, Aceh, kembali mendapat perhatian. Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia atau Asprindo mengusulkan skema hybrid sebagai jalan tengah antara kepentingan investasi, penerimaan negara, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat Aceh.
Ketua Umum Asprindo sekaligus pengusaha Aceh, Jose Rizal, menilai pengembangan Blok Andaman tidak boleh hanya dilihat dari sisi teknis dan keekonomian proyek. Menurut dia, Aceh sebagai daerah yang berada paling dekat dengan sumber daya tersebut juga perlu memperoleh manfaat jangka panjang, terutama dalam bentuk lapangan kerja, pasokan energi, dan tumbuhnya industri lokal.
Usulan itu muncul di tengah pembahasan Plan of Development atau PoD South Andaman yang saat ini menunggu keputusan pemerintah. Dalam perdebatan yang berkembang, terdapat dua pilihan besar: seluruh gas diproses di laut melalui skema Floating Production Storage Offloading atau FPSO, sebagaimana opsi yang dinilai lebih efisien bagi operator, atau seluruh gas dialirkan dan diproses di darat melalui Onshore Processing Facility atau OPF yang didorong Pemerintah Aceh.
Jose mengatakan, dua pilihan ekstrem itu sama-sama memiliki konsekuensi. FPSO dinilai lebih cepat dan lebih ringan dari sisi investasi, tetapi dampak ekonomi langsung ke daratan Aceh relatif terbatas. Sebaliknya, OPF di darat membutuhkan infrastruktur lebih besar, tetapi berpeluang membuka ruang ekonomi lebih luas bagi daerah.
Karena itu, Asprindo mengusulkan skema hybrid 60:40. Dalam skema tersebut, sekitar 60 persen gas diproses melalui FPSO untuk menjaga keekonomian proyek dan kepastian investasi Mubadala Energy. Sementara 40 persen sisanya dialirkan melalui pipa ke fasilitas pengolahan darat atau OPF mini di Lhokseumawe.
“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan manfaat jangka panjang,” kata Jose dalam keterangan tertulis, Minggu, 14 Juni 2026.
Menurut Jose, porsi gas yang dialirkan ke darat dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi Aceh, termasuk menghidupkan industri seperti Pupuk Iskandar Muda dan kebutuhan kelistrikan. Ia memperkirakan, skema tersebut berpotensi membuka 3.000 hingga 5.000 lapangan kerja tetap bagi masyarakat Aceh.
Jose menegaskan, usulan itu bukan untuk menghambat investasi, melainkan mencari titik seimbang agar proyek strategis tersebut tidak menimbulkan kesan Aceh hanya menjadi penonton. Ia mendorong Pemerintah Aceh segera mengajukan opsi hybrid kepada pemerintah pusat sebagai alternatif penyelesaian.
“Pusat tetap mendapatkan penerimaan negara. Investor mendapatkan kepastian. Rakyat Aceh mendapatkan kerja dan gas murah untuk membangun industri sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya, SKK Migas bersama Pemerintah Aceh juga mulai mematangkan pengembangan Lapangan Gas Tangkulo di Blok Andaman yang dioperasikan Mubadala Energy. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut pembahasan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Final Investment Decision atau FID proyek gas tersebut.
Blok South Andaman menjadi salah satu kawasan migas paling prospektif setelah Mubadala Energy mengumumkan temuan besar di Layaran-1 pada 2023 dengan potensi lebih dari 6 TCF gas, disusul temuan Tangkulo-1 pada 2024 dengan potensi lebih dari 2 TCF gas.
Bagi Aceh, pembahasan skema pengelolaan Blok Andaman bukan sekadar soal investasi hulu migas. Lebih dari itu, keputusan PoD akan menentukan seberapa besar sumber daya gas tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, memperkuat industri, dan memberi nilai tambah bagi daerah.
Sebelumnya
