Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan masih banyak perusahaan industri yang belum memperbarui laporan berkala di SIINas. [Foto: dok. Kemenperin]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya kedisiplinan perusahaan industri dalam memperbarui data secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan masih banyak perusahaan industri yang belum memperbarui laporan berkala di SIINas. Bahkan, ditemukan indikasi penginputan data diserahkan kepada pihak ketiga atau konsultan sehingga berpotensi memengaruhi akurasi data.
"Masih banyak pelaku industri yang tidak memperbarui laporan berkala mereka di SIINas," ujar Febri di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, data industri yang akurat dan terkini dibutuhkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan, memberikan perlindungan, serta menyalurkan dukungan dan insentif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Untuk meningkatkan kepatuhan, Kemenperin akan menerapkan pendekatan stick and carrot. Perusahaan yang disiplin memperbarui data akan mendapat prioritas dalam fasilitasi layanan dan pembinaan. Sementara perusahaan yang mengabaikan kewajiban pelaporan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain persoalan SIINas, Kemenperin juga menyoroti adanya perusahaan industri yang menolak didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Febri menyebut Kemenperin telah menerima daftar perusahaan yang menolak pendataan. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi, termasuk UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Menteri Perindustrian pun telah menginstruksikan unit pembina industri untuk melakukan pembinaan intensif terhadap perusahaan yang menolak berpartisipasi dalam sensus.
Kemenperin mengimbau seluruh pelaku industri untuk kooperatif memberikan data yang valid dan akurat. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pemerintah dalam memetakan struktur perekonomian nasional dan menyusun kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri yang lebih tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. [in]
Sebelumnya
