Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I Aceh, Husaini, menyerahkan cenderamata kepada otoritas Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Hal dilakukan di sela-sela kunjungan studi tiru ke pelabuhan tersebut, Jumat (24/4/2026). [Foto: dok. UPTD PPP Wilayah I Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mulai tancap gas memperkuat peran Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sebagai simpul transportasi strategis di wilayah barat Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui studi tiru ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Tanah Air.
Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I Aceh, Husaini, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari sistem pengelolaan pelabuhan yang modern dan terintegrasi.
“Kami melihat Pelabuhan Ketapang memiliki sistem yang terintegrasi dan didukung infrastruktur memadai. Ini menjadi acuan dalam pengembangan dan peningkatan layanan di Ulee Lheue,” ujar Husaini, Jumat (24/4/2026) yang dilansir dari Serambinews.com.
Pelabuhan Ketapang yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjadi contoh nyata pengelolaan pelabuhan berkapasitas besar. Pelabuhan ini melayani lintasan utama Jawa-Bali menuju Gilimanuk dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.
Secara skala operasional, Ketapang merupakan pelabuhan penyeberangan terbesar ketiga di Indonesia setelah Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.
Dari sisi infrastruktur, pelabuhan ini memiliki sedikitnya enam dermaga aktif dengan kapasitas hingga di atas 50 ton, yang memungkinkan pelayanan kendaraan dan penumpang dalam volume besar secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, aktivitas di Ketapang juga ditopang oleh 56 kapal roll-on/roll-off (roro) dengan frekuensi lebih dari 100 perjalanan per hari. Volume kendaraan yang dilayani pun sangat besar, mencapai hampir 4.000 truk per hari yang menyeberang ke Bali.
Husaini menilai, sistem tersebut menjadi referensi penting bagi pengembangan Ulee Lheue, terutama dalam pengelolaan arus kendaraan, peningkatan layanan penumpang, hingga integrasi antarinstansi.
“Kunjungan ini bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pelabuhan penyeberangan di Aceh,” tegasnya.
Selain peninjauan lapangan, rombongan juga melakukan diskusi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk membahas strategi peningkatan keselamatan pelayaran serta penguatan sistem operasional pelabuhan.
Ke depan, pemerintah Aceh menargetkan Pelabuhan Ulee Lheue tidak hanya berfungsi sebagai titik penyeberangan, tetapi juga menjadi hub transportasi yang mampu mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan. [ser]
Sebelumnya
