Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Aceh Utara, Fakhrurradhi, S.H., M.H. [Foto: Prokopim AU]
DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Kabar pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk program Bantuan Presiden (Banpres) UMKM dapat menyebabkan bantuan sosial (bansos) terhenti mulai menjadi perhatian masyarakat.
Menanggapi informasi yang beredar di grup WhatsApp dan media sosial tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Aceh Utara, Fakhrurradhi, S.H., M.H., mengaku belum menerima pemberitahuan resmi.
"Sejauh ini kami di Dinas Sosial belum menerima informasi maupun surat resmi terkait hal tersebut," kata Fakhrurradhi di Lhoksukon, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, program Banpres UMKM dan penanganan bansos merupakan dua urusan berbeda. Banpres UMKM berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), sedangkan pendataan bansos menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
NIB Bukan Penentu Otomatis Pencabutan Bansos
Informasi yang beredar menyebutkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desil 1 hingga 4 berpotensi mengalami perubahan status kesejahteraan jika mengurus NIB.
Kepemilikan NIB dikhawatirkan menjadi indikator dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bahwa seseorang telah memiliki usaha dan kemampuan ekonomi.
Namun, Fakhrurradhi menegaskan kepemilikan NIB bukan satu-satunya faktor penentu perubahan desil kesejahteraan masyarakat.
"Ketika ada data baru yang masuk, misalnya seseorang tercatat memiliki usaha melalui NIB, hal itu bisa menjadi salah satu informasi dalam penilaian kondisi sosial ekonomi. Namun, bukan berarti hanya karena memiliki NIB desilnya otomatis berubah," jelasnya.
Ia menambahkan, DTSEN membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan. Desil 1 hingga 4 menjadi kelompok prioritas yang dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan sembako/BPNT, sedangkan Desil 5 dapat diusulkan sebagai penerima PBI-JK.
Penentuan desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset.
Data kesejahteraan tersebut juga diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Karena itu, penilaian kelayakan penerima bansos tidak hanya didasarkan pada kepemilikan NIB, tetapi mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. [z]
Sebelumnya
