Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Opini - Hasil survei LPEM FEB UI terhadap 85 ahli ekonomi untuk Semester I 2026 baru-baru ini mengirimkan sinyal peringatan dini yang tidak bisa diabaikan. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, data persepsi para ahli justru melukiskan gambaran yang suram: ekonomi tidak kunjung membaik, inflasi menggerogoti daya beli, pasar kerja lesu, dan lingkungan bisnis yang kembali memburuk. Lebih mengkhawatirkan lagi, kebijakan baik fiskal, moneter, maupun sektor keuangan dinilai masih belum efektif secara fundamental dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan yang inklusif.
Jika kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir pembangunan, maka temuan survei ini harus dibaca sebagai alarm bahwa Indonesia sedang berjalan di tempat, bahkan berisiko mengalami kemunduran.
Kondisi Ekonomi yang Tidak Kunjung Membaik
Untuk ketiga kalinya dalam rentang 18 bulan, mayoritas ahli (48 persen) menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibanding tiga bulan lalu. Rata-rata respons -0,39 (dari skala -2 hingga +2) mengonfirmasi stagnasi yang persisten. Ini bukan sekadar angka; ini adalah penilaian kolektif bahwa tidak ada percepatan berarti yang mampu dirasakan oleh masyarakat luas.
Yang paling mencolok adalah ledakan tekanan inflasi. Sebanyak 67 persen ahli menilai inflasi meningkat, dengan rata-rata respons melonjak dari +0,47 menjadi +0,71 secara signifikan. Inflasi bukan lagi sekadar risiko, melainkan realitas yang menggerus upah riil dan tabungan rumah tangga. Sementara itu, pasar tenaga kerja tetap lesu dengan rata-rata -0,55, artinya pengangguran terbuka berpotensi naik dan pertumbuhan upah terhambat. Kombinasi inflasi tinggi dan pasar kerja lemah adalah racun bagi kesejahteraan: pendapatan stagnan, biaya hidup meroket.
Ekspektasi yang Mencekam: Inflasi Makin Tinggi, Bisnis Makin Suram
Melihat ke depan, para ahli tidak melihat perbaikan. Ekspektasi pertumbuhan ekonomi nyaris netral (-0,11), tapi antisipasi tekanan inflasi melonjak drastis menjadi +0,91, dimana tingkat tertinggi dalam beberapa semester terakhir. Ketegangan global dan gangguan rantai pasok disebut sebagai pemicu, namun dampaknya akan langsung dirasakan di tingkat rumah tangga: harga pangan, energi, dan transportasi diperkirakan terus naik.
Lingkungan bisnis pun diantisipasi memburuk dengan rata-rata -0,49, lebih dalam dari survei sebelumnya. Jika bisnis lesu, investasi turun, dan ekspansi tenaga kerja terhenti, maka semakin sulit bagi masyarakat kelas bawah dan menengah untuk memperbaiki taraf hidup. Kesejahteraan tidak akan meningkat jika lapangan kerja tidak tumbuh dan upah tidak mengikuti laju inflasi.
Penilaian Kebijakan: Antara Perbaikan Kecil dan Kemunduran Sistemik
Di sinilah letak ironi paling tajam. Meski kondisi ekonomi memburuk, penilaian terhadap kebijakan fiskal hanya membaik tipis dari -1,05 menjadi -0,62”tetap di zona “tidak efektif”. Kebijakan moneter mendapat apresiasi karena bergerak dari -0,66 ke -0,14, mendekati netral. Namun kebijakan sektor keuangan justru merosot tajam dari -0,22 menjadi -0,60. Lebih parah lagi, efektivitas kebijakan untuk meningkatkan pasar tenaga kerja turun dari -0,20 menjadi -0,45.
Artinya, meski Bank Indonesia dinilai agak lebih gesit, pemerintah justru kehilangan arah dalam belanja publik (fiskal), regulasi sektor keuangan, dan penciptaan lapangan kerja. Padahal, kesejahteraan masyarakat langsung ditentukan oleh tiga hal: daya beli (terjaga jika inflasi terkendali dan bantuan sosial tepat sasaran), lapangan kerja (yang membutuhkan iklim usaha kondusif), dan perlindungan sosial (yang bergantung pada ruang fiskal).
Kegagalan Inklusivitas dan Ketimpangan yang Melebar
Survei ini juga mengungkap aspek sosial yang mengkhawatirkan. Kondisi inklusivitas (gender, disabilitas, kelompok marginal) dinilai sangat buruk hingga buruk oleh 52 dari 85 ahli, dengan rata-rata -0,78”lebih buruk dari semester sebelumnya. Ketimpangan ekonomi dan sosial juga dinilai memburuk dibanding enam bulan lalu dengan rata-rata -0,73.
Ini adalah bukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kebijakan yang tidak inklusif hanya akan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Kesejahteraan masyarakat tidak bisa diukur hanya dari PDB, tetapi dari apakah pendapatan kelompok terbawah ikut naik, apakah penyandang disabilitas mendapat akses pekerjaan, dan apakah ketimpangan antardaerah berkurang. Data dari para ahli menunjukkan kita gagal di semua front.
Kelemahan Institusional: Korupsi Memburuk, Stabilitas Politik Melemah
Tidak kalah penting, penilaian terhadap tata kelola institusi sangat memprihatinkan. Tingkat korupsi di pemerintahan saat ini dinilai lebih buruk dibanding era sebelumnya dengan rata-rata -1,14 (dari skala -2 hingga +2) yaitu memburuk secara signifikan dibanding -0,91 pada survei lalu. Stabilitas politik juga dinilai lebih lemah (-0,86).
Korupsi yang memburuk bukan hanya masalah moral, tetapi juga ekonomi. Setiap rupiah yang bocor akibat korupsi adalah rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk sekolah, puskesmas, atau jalan desa. Ketika para ahli meyakini penegakan hukum dan audit tidak efektif (disebutkan 36 responden sebagai hambatan penerimaan pajak), maka hilanglah kepercayaan publik bahwa kebijakan pro-kesejahteraan akan diimplementasikan secara adil.
Ancaman Fiskal: Pendapatan Jeblok, Utang Menggunung, Risiko Penurunan Peringkat
Survei ini juga mengungkap kelemahan fundamental pada sisi pendapatan negara. Sebanyak 71 persen ahli menilai penerimaan pajak underperforming atau sangat underperforming. Rata-rata respons -1,20 menunjukkan consensus kuat bahwa APBN kehausan dana. Tanpa reformasi pajak yang signifikan, 78 persen ahli menilai peningkatan rasio pajak dalam 2-3 tahun ke depan tidak mungkin terjadi.
Di saat yang sama, 78 persen ahli meyakini kondisi fiskal Indonesia memberikan tekanan pada profil kredit negara, dan 43 dari 85 ahli melihat kemungkinan penurunan peringkat sovereign oleh Moody’s dalam 12-18 bulan ke depan. Jika peringkat turun, biaya utang membengkak, ruang fiskal untuk program kesejahteraan seperti subsidi, bansos, dan infrastruktur dasar semakin sempit. Rakyat kecil yang akan menjadi korban pertama.
Kesimpulan: Perlu Perubahan Haluan Kebijakan
Data LPEM FEB UI Semester I 2026 dengan jelas menunjukkan bahwa kebijakan saat ini belum mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan yang berarti. Inflasi menggerogoti, lapangan kerja stagnan, ketimpangan melebar, korupsi memburuk, dan ruang fiskal menyempit.
Pemerintah harus berani melakukan tiga hal. Pertama, reformasi pajak struktural untuk meningkatkan rasio pajak tanpa membebani orang kecil untuk perluas basis, digitalisasi administrasi, dan berantas kebocoran. Kedua, realokasi belanja negara ke program yang langsung menyentuh masyarakat: perlindungan sosial adaptif, pelatihan vokasi yang terhubung dengan industri, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Ketiga, memulihkan kredibilitas institusi dengan pemberantasan korupsi yang tegas dan transparan, serta menstabilkan iklim politik.
Tanpa perubahan haluan yang mendasar, jangan berharap kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang ada hanyalah stagnasi yang berkepanjangan, dengan rakyat kecil sebagai penanggung beban terbesar. Survei ini adalah cermin; sekarang tergantung pada pengambil kebijakan apakah mereka mau bercermin dan bertindak. [**]
Penulis: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh; apridar@usk.ac.id)
Sebelumnya
