Prof. Dr. Apridar, SE,M.Si. Dosen/Profesor Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Syiah Kuala. Foto: doc pribadi/Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Opini - Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025 telah meninggalkan luka mendalam. Lebih dari sekadar kerusakan fisik, bencana ini menghantam fondasi perekonomian rakyat. Data terbaru yang disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Medrilzam, MPE, PhD, dalam Aceh Economic Forum (27 April 2026) menunjukkan bahwa ekonomi Aceh terkontraksi minus 1,61 persen (year-on-year) pada triwulan IV-2025.
Padahal, sebelum bencana, pertumbuhan Aceh berada di jalur positif 5,0 persen. Ini adalah pukulan telak yang membutuhkan strategi percepatan pemulihan luar biasa. Pertanyaannya: apakah kita hanya akan membangun kembali seperti sedia kala, ataukah kita akan membangun Aceh yang lebih tangguh dan berkelanjutan?
Skala Kerusakan dan Kebutuhan yang Fantastis
Berdasarkan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/68/2026, total kebutuhan pemulihan untuk 18 kabupaten/kota yang terdampak mencapai angka mencengangkan: Rp153,24 triliun dengan lebih dari 97.000 kegiatan. Angka ini hampir tiga kali lipat APBD Aceh dalam setahun. Untuk membayangkannya, kebutuhan ini setara dengan biaya membangun puluhan bandara baru atau ratusan kilometer jalan tol.
Namun, realitas anggaran pemerintah pusat yang terbatas membuat kesenjangan (gap) sangat lebar. Rencana Aksi PRRP dari 23 kementerian/lembaga yang telah diselaraskan baru mampu menyediakan Rp58,99 triliun atau hanya 38,5 persen dari total kebutuhan. Artinya, masih ada sekitar Rp94 triliun yang belum tertutup.
Sektor ekonomi sendiri yang menjadi urat nadi kebangkitan rakyat hanya mendapat alokasi Rp5,32 triliun atau 29,5 persen dari kebutuhannya. Sementara sektor permukiman dan infrastruktur masing-masing baru terpenuhi sekitar 34 persen.
Disrupsi Ekonomi yang Nyata
Dampak bencana terhadap sektor riil sangat masif. UMKM dan usaha informal kehilangan aset dan modal kerja. Kapasitas produksi pertanian, perikanan, dan perdagangan merosot tajam. Tak hanya itu, rantai pasok dan distribusi terputus, jalur logistik lumpuh, dan sejumlah pasar induk serta pusat distribusi pangan rusak parah. Akibatnya, risiko kelangkaan bahan pokok dan gejolak harga menjadi ancaman serius bagi daya beli masyarakat yang juga sedang tertekan.
Di sisi fiskal, pemerintah daerah menghadapi tekanan luar biasa. Ketergantungan pada transfer pusat meningkat, sementara ruang fiskal untuk intervensi ekonomi semakin sempit. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut hidup 703 ribu jiwa penduduk miskin (12,22 persen) yang rentan jatuh lebih dalam akibat bencana.
Strategi Percepatan: Bukan Sekadar Membangun Kembali
Yang menggembirakan, strategi yang dirumuskan tidak sekadar rebuild as before, tetapi "Build Back Better, Safer, and Sustainable". Ada enam arah kebijakan utama yang perlu kita dukung bersama:
Pertama, fokus pada infrastruktur ekonomi kritis. Prioritas utama adalah memulihkan pasar induk, sentra distribusi pangan, gudang logistik, dan akses transportasi yang berdampak langsung pada stabilitas harga dan kelangsungan UMKM. Tanpa pasar yang berfungsi, ekonomi lokal tak akan bergerak.
Kedua, penguatan ketahanan rantai pasok melalui diversifikasi jalur distribusi, peningkatan kapasitas penyimpanan, dan digitalisasi sistem logistik. Jangan sampai bencana yang sama di masa depan melumpuhkan seluruh Aceh hanya karena jalurnya tunggal dan rapuh.
Ketiga, integrasi multi-hazard risk assessment dalam setiap perencanaan lokasi, desain teknis, dan penganggaran. Ini berarti rekonstruksi rumah, pasar, jalan, dan fasilitas publik harus dibangun dengan standar tahan gempa, banjir, dan longsor yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Keempat, optimalisasi skema pembiayaan inovatif. Tak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD. Butuh blended finance, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman luar negeri yang fleksibel, serta instrumen disaster risk financing seperti pooling fund bencana dan sukuk. Pemerintah pusat tengah mengkaji opsi relokasi pinjaman luar negeri existing dan pinjaman baru.
Kelima, tata kelola dan kemitraan multipihak. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat adalah kunci. Bappenas mengusulkan tiga opsi kelembagaan, dan keputusan terbaik adalah pada tahun 2026 menggunakan Satuan Tugas (Opsi 1) sambil mempersiapkan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) ala Aceh pasca-tsunami (Opsi 3) yang mulai berlaku penuh pada 2027-2028. Model BRR terbukti berhasil dua dekade lalu.
Keenam, pemulihan sektor produktif secara simultan. Rehabilitasi fisik pasar harus disertai suntikan modal kerja bagi UMKM, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar. Jangan sampai pasar sudah berdiri megah tetapi pedagangnya tak punya barang dagangan.
Proyeksi dan Optimisme
Bappenas memproyeksikan bahwa dengan percepatan belanja rehabilitasi infrastruktur dasar dan pemulihan aktivitas produktif, perekonomian Aceh akan memasuki fase stabilisasi pada awal 2026. Sektor perdagangan dan industri diperkirakan pulih pada triwulan II - 2026, sementara sektor pertanian memerlukan waktu lebih panjang hingga triwulan III-2026 seiring normalisasi siklus tanam dan perbaikan sarana produksi. Secara keseluruhan, PDRB Aceh diproyeksikan pulih sepenuhnya pada triwulan III-2026 dengan pertumbuhan tahunan 2,5-3,4 persen (YoY). Meskipun masih jauh di bawah target nasional 5-6 persen, setidaknya ekonomi tidak lagi terpuruk.
Target makro Aceh 2027 menetapkan pertumbuhan ekonomi 3,8 - 4,1 persen, tingkat kemiskinan turun ke 12,22 - 13,60 persen, dan pengangguran terbuka menjadi 4,45 - 5,50 persen. Target ini realistis jika strategi di atas dijalankan dengan disiplin dan kolaborasi luar biasa.
Kesimpulan: Saatnya Bersatu Membangun Aceh Tangguh
Bencana hidrometeorologi bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru pembangunan Aceh. Pengalaman pasca-tsunami 2004 mengajarkan bahwa Aceh mampu bangkit dari puing-puing menjadi provinsi yang lebih baik. Kini, dengan skala kerusakan berbeda (lebih tersebar namun tak kalah dahsyat), Aceh harus kembali menunjukkan ketangguhannya.
Strategi yang telah dirumuskan Bappenas bersama Pemerintah Aceh sudah sangat matang. Yang dibutuhkan sekarang adalah eksekusi cepat, pengawasan ketat, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Jangan biarkan anggaran pemulihan tersendat birokrasi, jangan biarkan pembangunan kembali mengabaikan risiko bencana, dan jangan biarkan UMKM serta petani terlupakan di tengah gemuruh proyek infrastruktur besar.
Aceh bisa. Aceh akan bangkit. Mari kita wujudkan pemulihan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebab, membangun kembali bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Dan membangun dengan lebih baik adalah kewajiban moral kita kepada generasi mendatang.
Penulis: Prof. Dr. Apridar, SE,M.Si. Dosen/Profesor Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Syiah Kuala
Sebelumnya
