Gedung MPR RI. [FOTO: Okezone]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wacana yang dilontarkan Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay agar pimpinan MPR menjadi 10 orang dengan tujuan mendinginkan perebutan kursi pimpinan MPR antarparpol dinilai pemborosan. 

Pakar Hukum Tata Negara dari Univeristas Gajah Mada (UGM), Oce Madril menilai usulan penambahan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dianggap pemborosan dan tidak sesuai dengan prinsip keuangan Negara yang berbasis kinerja.

"Yang jelas kebanyakan yah, ini pemborosan, akan banyak uang negara keluar," katanya seperti dilansir Okezone, Rabu (14/8/2019).

Menurutnya, pimpinan MPR cukup dipimpin lebih sedikit ketimbang Pimpinan DPR RI yang diketahui memiliki peran dan tugas jauh lebih banyak ketimbang tugas-tugas MPR. Oleh sebab itu Oce menilai pimpinan MPR cukup ditempati oleh tiga atau lima pimpinan saja.

"Kalau dilihat sisi kebutuhan sejumlah angka (sebanyak 10 orang) itu di (MPR) tidak terlalu butuh. karena tugas MPR sudah jauh berkurang, idealnya sih menurut saya maksimal seperti DPR bahkan kurang. (Jika tetap 10 pimpinan MPR) itu pemborosan tidak sesuai dengan kapasitas dan tugas karena pasti pastinya itu akan melanggar prinsip-prinsip keunagn negara yang berbasis kinerja," tuturnya.

Oce melanjutkan usulan penambahan 10 pimpinan di MPR belum terlalu dibutuhkan, terkecuali dalam usulan itu terselip maksud untuk membagi kue kekuasaan untyuk dinikmati secara bersama-sama.

"Karena akhirnya alasan paling diterima karena mungkin bagi-bagi kekuasaan atau kursi parpol yang ada, mereka menginginkan masing-masing parpol ada perwakilan. Dengan itu mungkin ada kemungkinan yang dinikmati dan kemudian motifnya lebih banyak akses kekuasaan," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan usulan penambahan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang dinilai berlebihan.

"Berlebihan buat saya. Kan tugas MPR kan tidak banyak," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

JK menuturkan, jika pimpinan MPR berjumlah 10 orang, maka jika hendak rapat akan lebih sulit dalam pengambilan keputusannya.

"Kalau MPR 10 pimpinannya, bayangkan kalau mau rapat pimpinan 10 orang lamanya pasti sisanya banyak berarti semua partai ingin ada ketuanya lah," jelas dia.

"Ya kita berpikirlah, bukan hanya soal efisiensi bagaimana pengambilan keputusan pembagian tugasnya kalau 10 orang. Apalagi kan MPR tidak selalu bersidang," sambung JK.(red/Okezone)