KRI Nanggala-402. [Foto: Antara]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Para pengamat dari Aceh, Jakarta hingga Surabaya mengapresiasi usulan Partai Demokrat agar Pemerintah memberikan perhatian penuh pada para keluarga awak KRI Nanggala-402 yang gugur di medan tugas. Mereka menegaskan meskipun Pemerintah sudah punya prosedur tetap bagi keluarga prajurit yang ditinggalkan, tapi ini kejadian luar biasa yang tidak boleh disikapi dengan biasa saja.

Dosen FISIP USK Banda Aceh, Aryos Nivada menggarisbawahi gugurnya Letkol (P) Irfan Suri asal Samalanga, Bireuen. "Ini merupakan wujud kesetiaan dan pengorbanan masyarakat Aceh demi keutuhan NKRI," tegas Aryos, yang juga peneliti senior Jaringan Survei Inisiatif (JSI).

Oleh karena itu, Aryos mengharapkan Pemerintah mau menerima tiga usulan bentuk perhatian penuh pada para keluarga awak kapal selam yang tenggelam itu. Tiga usulan tersebut adalah keluarga tetap menerima gaji utuh, beasiswa bagi anak-anak mereka serta fasilitas perumahan, sebagaimana dinyatakan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono, Minggu (25/4/2021) kemarin.

Harapan yang sama dinyatakan pengamat Mochtar W. Oetomo dari Surabaya. "47 dari 53 awak yang gugur berasal Jawa Timur. Arek-arek ini patriot bangsa yang sejati. Sudah sepatutnya negara memperlakukan mereka dengan luar biasa. Jangan hanya biasa-biasa saja mengikuti protap yang berlaku," kata Mochtar yang juga mengelola lembaga survei Surabaya Survey Center (SSC).

"Jadi prajurit itu kontrak mati. Setiap prajurit tahu itu. Keluarganya pasti juga tahu. Tapi ketika akhirnya mereka gugur dalam tugas, peran mereka dalam keluarga masing-masing tetap tidak tergantikan. Karena itu setidak-tidaknya negara bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan tiga hal yang diusulkan Demokrat," tegas Mochtar.

Di Jakarta, pengamat politik Adi Prayitno mengingatkan pemerintah agar tidak memandang usulan Demokrat dengan kacamata politik semata. 

"Lihatlah dari sisi kemanusiaan. Peran para awak yang gugur sebagai ayah, suami maupun anak dari keluarga yang mereka tinggalkan, tidak akan pernah tergantikan selamanya," pinta Adi.

Adi, yang juga dosen UIN Ciputat menganggap tiga usulan yang disampaikan Ketua Umum PD AHY masuk akal dan relevan dengan kondisi yang dihadapi para keluarga prajurit. 

"Mas AHY berdinas militer selama 16 tahun sebagai komandan, jadi ia mestinya tahu betul apa yang menjadi kebutuhan keluarga prajurit, apalagi saat kepala keluarga mereka gugur dalam tugas. Ini soal kemanusiaan," tandas Adi.[Red]