Ilustrasi

DIALEKSIS.COM | Jakarta – PT PLN (Persero) terancam menanggung beban berlebih akibat pembatalan kenaikan listrik 900 VA pada 2020.

Hal ini lantaran pemerintah sudah lebih dulu mencabut subsidi 24,4 juta pelanggan 900 VA yang dinilai rumah tangga mampu (RTM) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Lantas apakah PLN siap menanggung beban tersebut?

Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo Abdulah menegaskan, PLN siap menjalankan apapun keputusan pemerintah. Soal beban, ia yakin pemerintah sudah memiliki rencana matang untuk PLN.

"Tentunya pemerintah sudah mempunyai pertimbangan tersendiri terkait hal ini apakah akan diakomodasi dalam tambahan subsidi, atau dalam bentuk lain sehingga tidak berdampak pada kegiatan operasional dan keuangan PLN," kata Dwi, Minggu (29/12/2019).

Dwi menjelaskan, PLN menyerahkan keputusan terkait tarif listrik 900 VA kepada regulator dalam hal ini Kementerian ESDM. Sementara PLN akan mengikuti peraturan yang berlaku.

"PLN kan hanya sebagai operator dan yang punya kewenangan untuk menetapkan Tarif Tenaga Listrik adalah regulator atau pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementrian ESDM," jelasnya.

Di sisi lain apapun kebijakan pemerintah, PLN akan taat dengan regulasi tersebut. Ia yakin pemerintah pastinya sudah memiliki pertimbangan terkait keputusan tarif tersebut.

"Jadi ketika pemerintah akan menetapkan tarif baru atau mempertahankan tarif lama pasti pemerintah mempunyai pertimbangan tersendiri dan PLN akan taat dengan apa yang menjadi keputusan Pemerintah," jelasnya.

Meskipun tarif listrik 900 VA tak jadi naik, namun PLN akan tetap memaksimalkan pelayanan PLN, terutama saat menjelang perayaan tahun baru.

"PLN tetap bekerja dengan efisien, menjaga mutu dan keandalan serta terus menyediakan pasokan listrik ke pelosok negeri sehingga tercapai target rasio elektrifikasi 100 persen di tahun 2020," tegasnya. (Im/kompas)