Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin mengatakan, ketakutan dan penyangkalan masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya penanganan kanker secara optimal. [Foto: dok. Kemenkes]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyoroti masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini kanker, meski teknologi medis dan layanan skrining telah tersedia hingga tingkat puskesmas. Dari target 40 juta perempuan usia di atas 30 tahun yang menjadi sasaran skrining kanker payudara nasional, baru sekitar 4 juta orang yang memeriksakan diri.
Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin mengatakan, ketakutan dan penyangkalan masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya penanganan kanker secara optimal. Padahal, kanker memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi jika ditemukan pada stadium awal.
“Kanker bisa disembuhkan, sama seperti penyakit lain. Kalau ditemukan di stadium satu, peluang sembuhnya sangat besar,” ujar Budi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, sekitar 70 persen kematian akibat kanker di Indonesia disebabkan oleh keterlambatan diagnosis dan penanganan.
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami menyebutkan, setiap tahun terdapat sekitar 400 ribu kasus kanker baru, dengan kanker payudara dan kanker leher rahim masih menjadi penyumbang tertinggi.
Selain berdampak pada angka kematian, kanker juga menjadi beban ekonomi yang besar. Murti Utami mencatat, pembiayaan perawatan kanker mencapai Rp5,9 triliun dan termasuk dalam kategori penyakit katastropik.
“Ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada ekonomi keluarga dan negara,” katanya.
Untuk menekan angka tersebut, pemerintah menjalankan Rencana Aksi Nasional Kanker Payudara melalui Program Cek Kesehatan Gratis. Dari hasil skrining yang sudah dilakukan, ditemukan sekitar 1.700 kasus kanker yang memerlukan pengobatan lanjutan.
“Mayoritas kasus ini berpotensi selamat jika ditangani segera. Karena itu kami mendorong masyarakat untuk datang ke puskesmas tanpa menunggu sakit,” kata Budi. [red]
Sebelumnya
