kip lhok
Beranda / Berita / Nasional / Pemerintah Pastikan Tak Hapus LPG Saat Konversi Kompor Listrik

Pemerintah Pastikan Tak Hapus LPG Saat Konversi Kompor Listrik

Minggu, 25 September 2022 14:30 WIB

Font: Ukuran: - +


Menteri BUMN, Erick Thohir. [Foto: MNC Media]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan LPG tidak akan dihapuskan meski ada program konversi ke kompor listrik. Namun, penggunaan LPG akan disesuaikan demi mengurangi biaya impor yang membebani keuangan negara. 

"LPG bukan berarti kita harus hapuskan, tidak mungkin. Tapi harus kita seimbangkan," ungkap Erick di Pasar Murah Purwakarta, Jawa Barat, seperti dikutip dari Detik pada Jumat (23/9) lalu.

Ia mengatakan impor LPG mencapai Rp70 triliun setiap tahunnya.

Erick juga menjelaskan program konversi kompor listrik dilakukan kepada masyarakat yang berminat, misalnya rumah tangga yang diisi anak muda. Menurutnya, anak muda menginginkan sesuatu yang sederhana dan tidak rumit seperti kompor listrik.

"Kalau ada yg berkeinginan mengganti kompor listrik, misalnya anak-anak muda Indonesia, kan anak-anak muda ini enggak mau ribet. Di mana kompor LPG-nya dicolok, ditukar, dibeli, anak muda biasanya nggak mau ribet kan. Nah dengan kompor listrik kan mereka bisa langsung proses," kata Erick.

Pemerintah berencana melakukan konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik. Uji coba sudah dilakukan di dua kota, Solo dan Denpasar, dengan membagikan 1.000 paket kompor listrik di masing-masing kota.

Pemerintah juga berencana membagikan paket kompor listrik kepada 300 ribu rumah tangga yang menjadi sasaran tahun ini. Rumah tangga penerima paket kompor listrik ini adalah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Paket tersebut terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan harga paket kompor listrik tersebut sekitar Rp1,8 juta, sehingga jika sasarannya 300 ribu rumah tangga, maka anggaran yang dibutuhkan tahun ini sekitar Rp540 miliar.

Meski demikian, Rida mengatakan masih bisa ada perubahan. Sebab, ada masukan agar data kompor listrik yang dibagikan dinaikkan.

"Perencanaan awal, sama-sama dua tungku, awalnya 800 watt, sekarang mau dinaikkan lagi salah satunya 1.000 MW. Jadi biar masaknya lebih kencang (cepat)," kata Rida saat ditemui usai rapat dengan Banggar DPR, Selasa (20/9).

Jika perubahan daya dilakukan, maka kata Rida akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya, saat ini dengan daya 800 watt itu Rp1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp2 juta per paket.(CNN Indonesia)


Keyword:


Editor :
Akhyar

riset-JSI
Komentar Anda