DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dua oknum aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum.

"Sampai saat ini, kami belum berpikir melakukan pendampingan terhadap oknum, bahkan mungkin tidak akan melakukan pendampingan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023).

Ketut mengatakan pihaknya tidak memberikan pendampingan hukum karena yang melakukan suatu tindak pidana adalah oknum. Korps Adhyaksa langsung melakukan tindakan tegas dengan pemecatan.

"Ingat ya, oknum yg melakukan dan kami langsung berbicara, langsung kepada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) pada siang hari ini, bahwa yang bersangkutan akan dipecat sementara," ungkap Ketut.

Dia menjelaskan pemecatan sementara dilakukan karena pemecatan tetap harus melalui prosedur. Terutama menunggu putusan hukum yang tetap sesuai aturan memecat seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Jadi untuk sementara, kami akan pecat dan copot jaksanya dan jabatan yang bersangkutan, dan tidak berikan hak-hak tentunya," tegas Ketut.

Untuk diketahui, ada tiga penyelenggara negara yang terjaring OTT KPK di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Rabu, 15 November 2023 pukul 11.30 WIB dan pada Kamis dini hari, 16 November 2023 pukul 00.03 WIB. Mereka langsung dibawa menggunakan bus polisi menuju Jakarta.

Tiga penyelenggara negara yang ditangkap tim Lemabaga Antirasuah tersebut adalah dua oknum aparat penegak hukum Kejari Bondowoso dan seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bondowoso.

Identitasnya belum disebutkan. KPK menggelar konferensi pers penangkapan ketiga orang itu malam ini.