Ilustrasi E-KTP. [Liputan6.com/Rita Ayuningtyas]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan seluruh transaksi perpajakan bisa dilakukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 1 Januari 2024.

Hal ini berkat integrasi antara NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

"NIK yang dimiliki wajib pajak dapat dilakukan untuk akses transaksi layanan pajak. Secara prinsip, wajib pajak bisa masuk ke platform kami dan bisa melakukan hak dan kewajiban perpajakan dengan NIK mulai 1 Januari 2024," ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di kantornya, Selasa (2/8/2022).

Suryo menjelaskan saat ini baru 19 juta NIK yang bisa digunakan sebagai NPWP. Sedangkan, NIK lainnya masih dalam proses pemadanan.

Wajib pajak yang belum bisa menggunakan NIK nya untuk akses layanan perpajakan, tetap masih bisa memakai NPWP lama hingga akhir 2023.

"Masa transisinya sampai akhir 2023 sebelum coretax system berjalan. Jadi, sampai 2023 yang sudah bisa menggunakan NIK ya silakan, menggunakan NPWP yang sudah ada juga bisa. Jadi dua-duanya bisa digunakan," jelas Suryo.

Namun, Suryo menekankan bukan berarti integrasi NIK dan NPWP ini menjadikan seluruh masyarakat sebagai wajib pajak. Sebab, integrasi ini dilakukan sebagai administrasi perpajakan.

Meski keduanya menjadi satu, masyarakat yang belum bekerja dan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tentu tak akan dipungut pajaknya. Yang menjadi objek pajak tetap masyarakat yang berpenghasilan dan mampu.

"Jadi bukan berarti menggunakan NIK jadi NPWP membuat orang yang di luar PTKP harus bayar pajak. Enggak gitu ya," tuturnya.

Menurutnya, saat ini proses pemadanan NIK menjadi NPWP terus dilakukan bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Setidaknya ada 42 juta NIK yang bakal menjadi NPWP hingga 2024 mendatang.

"Disdukcapil punya data NIK, kami terus koordinasi lakukan pemadanan. Kami lakukan sampai implementasi core tax yang insya Allah dilaksanakan Januari 2024," tegasnya. (CNN Indonesia)