Beranda / Berita / Nasional / Menteri Keuangan Jamin BRI Tak Jadi Kanibal di Holding Ultra Mikro

Menteri Keuangan Jamin BRI Tak Jadi Kanibal di Holding Ultra Mikro

Selasa, 09 Februari 2021 08:30 WIB

Font: Ukuran: - +


[Dok. Humas Setkab]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin proses pembentukan holding ultra mikro tidak akan membuat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi kanibal bagi bisnis PT Pegadaian (Persero) dan PT Perusahaan Nasional Madani atau PNM. Sebab, holding justru dilakukan untuk sinergi.

"Ini adalah sinergi dari tiga bisnis model yang saling melengkapi, bukan saling kanibal atau saling memerger," ucap Ani, sapaan akrabnya saat rapat bersama Komisi XI DPR secara virtual, Senin (8/2).

Ani menekankan masing-masing perusahaan pelat merah tetap bisa menjalankan bisnis sendiri di luar holding. Hal ini justru diyakini akan memperkuat bisnis Pegadaian dan PNM.

Kementerian Keuangan juga sudah mendiskusikan rambu-rambu holding dengan Kementerian BUMN. Selain itu, kedua kementerian bakal mengawasi ketat proses bisnis ke depan di ketiga BUMN.

"Holding ini tidak ada tujuannya untuk semua kemudian ditelan oleh BRI yang besar, justru BRI dengan konsisten memberi fund yang lebih murah, memberi dukungan pada pelaksanaan model bisnis Pegadaian dan PNM. Ini sinergi mutualisme, tidak kemudian saling mengambil alih," tekannya.

Jaminan ini diberikan Ani untuk menjawab berbagai permintaan dari para anggota Komisi XI DPR agar pemerintah menunda pembentukan holding ultra mikro karena khawatir rencana bisnis BRI tak sejalan dengan konsep Pegadaian dan PNM.

"Saya mohon dengan sangat kepada Ibu Menteri Keuangan agar menunda rencana pembentukan holding tersebut, agar memiliki kesempatan untuk mengkaji lebih mendalam dampak terhadap akses pembiayaan ultra mikro," ucap Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad.

Menurutnya, bisnis Pegadaian dan PNM sejatinya berbeda. Begitu juga dengan BRI, meski sama-sama menyasar pengusaha kecil.

"Karena bisnis model dan segmentasi nasabah setiap BUMN berbeda, kami sangat khawatir karena BRI sebagai perusahaan terbuka," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Jon Erizal.

"Kita perlu melihat strategi bisnisnya BRI dan bagaimana dengan rencana bisnis Pegadaian dan PNM, meski mereka selama ini menyalurkan ke masyarakat," tutur Jon.

Sebelumnya, pemerintah berencana membentuk holding ultra mikro dengan menggabungkan BRI, Pengadaian, dan PNM. Pembentukan holding ini dilakukan dengan BRI melakukan penghimpunan dana melalui skema penerbitan saham baru alias rights issue.

Selanjutnya seluruh saham seri B negara pada Pegadaian dan PNM akan disetor ke BRI dalam rangka partisipasi pemerintah dalam rights issue bank spesialis kredit UMKM itu. Kendati begitu, pemerintah tetap memiliki saham seri A Dwiwarna di Pegadaian dan PNM.

Hal ini membuat status Pegadaian dan PNM nantinya tidak seperti anak usaha BRI. Pemerintah juga tetap memiliki saham di BRI dengan porsi 56,75 persen. (CNN Indonesia)


Keyword:


Editor :
Fira

riset-JSI
Komentar Anda