Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan ceramah berjudul "Penggunaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Menghadapi Tahun Politik" secara virtual, Kamis (23/6/2022). [Foto: Puspen Kemendagri]

DIALEKSIS.COM | Bogor - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat membantu mecegah potensi konflik dan penyaluran logistik Pemilu. Peran tersebut dibutuhkan mengingat TNI memiliki jaringan yang luas untuk menjaga keamanan dan mengendalikan potensi konflik.

Pesan itu disampaikan Mendagri saat memberi ceramah pada kegiatan Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AD Terpusat Tahun Anggaran 2022, Kamis (23/6/2022). Ceramah yang berjudul "Penggunaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Menghadapi Tahun Politik" tersebut, disampaikan Mendagri secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor.

Mendagri mengungkapkan, Indonesia akan menggelar Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024 mendatang. Waktu pemungutan suara Pemilu telah disepakati pada 14 Februari 2024. 

Sementara pemungutan suara Pilkada Serentak akan berlangsung pada November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah me-launching tahapan awal Pemilu pada 14 Juni 2022 lalu.

“Di mana Pemilu dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pilkada, dan Pilkadanya pertama kali serempak di 541 daerah kecuali tadi Gubenur (dan) Wakil Gubernur DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta),” katanya.

Selain itu, lanjut Mendagri, tak lama lagi tahapan pendaftaran peserta Pemilu akan berlangsung. Kondisi ini akan membuat suhu politik kian meningkat karena kandidat mulai menghimpun basis massa. Ini akan berlanjut, jika nanti Pemilu digelar dalam dua putaran karena tidak ada kandidat yang berhasil meraih suara 50 persen plus satu.

“Nah sehingga rekan-rekan sekalian memang ada beberapa problema yang perlu kita waspadai,” ujarnya.

Mendagri menuturkan, tak sedikit masyarakat yang masih bersifat pragmatis dan belum memahami esensi demokrasi. Sikap ini akan berpengaruh terhadap maraknya praktik politik uang. Padahal praktik tersebut akan mengurangi nilai demokrasi, bahkan menjadi potensi konflik. 

Belajar dari Pemilu sebelumnya, pesta demokrasi tersebut rawan menimbulkan polarisasi, politik identitas, dan maraknya berita bohong. Dengan demikian, dibutuhkan upaya untuk mengendalikan situasi tersebut. 

“Perlu ada semacam cooling system, sistem untuk mendinginkan, perbedaan potensi konflik pasti akan ada, yang kita cegah adalah jangan sampai potensi itu menjadi konflik kekerasan yang menghancurkan antara anak bangsa,” pesan Mendagri.

Pengendalian tersebut, lanjut Mendagri, salah satunya membutuhkan peran dari jajaran TNI termasuk Polri yang merupakan bagian dari perekat bangsa. Ini dilakukan salah satunya dengan memetakan daerah yang memiliki kerawanan konflik. Dengan begitu, dukungan pasukan dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kerawanan tersebut.

Di lain sisi, dukungan TNI di bidang penyaluran logistik Pemilu juga dibutuhkan. Terlebih TNI memiliki banyak sarana dan prasarana, baik di udara, laut, maupun darat. Dukungan tersebut dibutuhkan karena waktu penyediaan logistik begitu singkat. Tanpa dukungan TNI pendistribusian itu akan sulit berjalan cepat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang begitu luas.

“Oleh karena itu (dukungan) distribusi logistik dari rekan TNI dan Polri seperti tahun-tahun sebelumnya di masa-masa sebelumnya sangat diperlukan,” tandas Mendagri. [PK]