Beranda / Berita / Nasional / Menakar Relevansi Pj Gubernur dari ASN atau Militer, Begini Tanggapan JPPR

Menakar Relevansi Pj Gubernur dari ASN atau Militer, Begini Tanggapan JPPR

Minggu, 10 April 2022 13:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

Foto: dialeksis.com


DIALEKSIS.COM | Aceh - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menyatakan, penunjukan pejabat sementara alias Pj pada posisi kepala daerah lebih relevan ditunjuk dari kalangan sipil ketimbang dari kalangan militer.

Menurutnya, di setiap daerah tersedia cukup banyak pejabat eselon I dan II yang dirasa mumpuni untuk menjabat pada posisi sementara masa transisi sebelum proyeksi Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung secara serentak pada tahun 2024.

Oleh karena itu, kata Dian, sangat tidak beralasan bagi pemerintah pusat sengaja menutup mata pada kemungkinan adanya ASN dengan mendahulukan kalangan TNI/Polri pada posisi pejabat sementara.

Kecuali, tambah Dian, akan berbeda cerita bila di daerah yang nanti akan ditunjuk pejabat sementara mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi atau secara keamanan butuh pengawalan khusus.

“Sebenarnya, penunjukan Pj dari kalangan TNI/Polri tidak cukup alasan, karena pejabat ASN kita cukup banyak tersedia. Kecuali di daerah tersebut punya potensi konflik yang sangat tinggi atau secara keamanan butuh pengawalan khusus sehingga wacana penunjukan Pj dari kalangan militer bisa dipertimbangkan,” ujar Dian dalam diskusi nasional bertajuk ‘menimbang wacana usulan Pj gubernur dari kalangan TNI/Polri’ yang disiarkan secara daring, Sabtu (9/4/2022).

Pada kesempatan yang sama, Kornas JPPR itu menegaskan, narasi pertimbangan penunjukan Pj dari kalangan militer perlu diungkapkan secara konkret, transparan dan akuntabel oleh pihak yang mewacanakan.  

Karena, kata Dian, alasan pada sebuah wacana perlu dinisbahkan dengan tolak ukur yang jelas sehingga bisa menjawab pada pertanyaan dari kenapa serta apa harapan penunjukan Pj dari kalangan militer dianggap penting oleh sejumlah kalangan.

Dian juga berharap agar pemerintah pusat lebih condong mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat mengenai polemik Pj kepala daerah dari kalangan ASN atau Militer.

“Apabila ada pihak ASN yang dirasa cocok bisa menduduki PJ gubernur, lebih relevan ASN yang bersangkutan yang ditunjuk jadi Pj,” pungkasnya.(Nora)

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda