DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers hari Senin (13/1/2019) merilis laporan tahunan yang berisi beragam catatan mengenai kekerasan terhadap wartawan di Indonesia sepanjang tahun 2019 dan proyeksi tentang kondisi kebebasan pers tahun 2020. 

Dalam jumpa pers di Jakarta, Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menjelaskan selama 2019 terjadi 75 kasus kekerasan terhadap wartawan, dua kasus atas pers mahasiswa, dan dua perkara menimpa narasumber. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Jakarta (33 kasus), disusul Sulawesi Tenggara (8 kasus), dan Sulawesi Selatan (7 kasus).

Menurutnya, kekerasan tertinggi terhadap wartawan di Jakarta tidak terjadi begitu saja, tetapi karena adanya suatu peristiwa. Tahun lalu, peristiwa besar di mana terjadi kekerasan terhadap wartawan adalah pada pemilihan presiden dan demonstrasi besar bertajuk reformasi dikorupsi.

Ade menambahkan aparat kepolisian merupakan pelaku terbanyak dalam melakukan kekerasan terhadap wartawan.

"Kenapa kemudian yang terbesar adalah aparat kepolisian? Karena ini terkait dengan bagaimana kepolisian melakukan pengamanan demonstrasi. Di Jakarta waktu itu cukup banyak jatuh korban terkait demonstrasi RUU KUHP, demonstrasi di Bawaslu juga cukup banyak. Pelakunya diduga oknum aparat," kata Ade.

Dalam catatan LBH Pers, polisi terlibat dalam 33 kasus kekerasan terhadap wartawan. Pelaku kedua tertinggi adalah masyarakat (17 kasus). Alasannya, lanjut Ade, sepanjang tahun lalu terdapat demonstrasi besar di mana terdapat kelompok masyarakat tertentu yang antipati kepada media tertentu. Pelaku terbanyak lainnya adalah pejabat publik (7 kasus) dan pengusaha (6 kasus).

Pola kekerasan terbanyak dialami wartawan adalah kekerasan fisik (30 kasus), disusul dengan perusakan peralatan liputan (24 kasus) dan intimidasi (22 kasus). Ade menekankan kekerasan fisik dialami wartawan biasanya terjadi saat mereka meliput tindakan represif aparat kepolisian kepada massa pengunjuk rasa. 

Sepanjang tahun lalu, LBH Pers mencatat kekerasan terbanyak dialami oleh wartawan media online (48 kasus), disusul wartawan televisi (14 kasus). Ade mengatakan perlu evaluasi kenapa wartawan media online paling banyak mengalami kekerasan terkait apakah kode etik jurnalistik sudah mereka lakukan saat peliputan dan membuat berita. 

Berkaitan dengan isu, LBH Pers mencatat kekerasan terbanyak dialami wartawan ketika meliput demonstrasi (39 kasus), diikuti berita kriminal (7 kasus), olahraga (6 kasus), dan isu politik (5 kasus).

Mengenai proses hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap wartawan, Ade menyesalkan sangat sedikit pelaku diadili dan akhirnya mendapatkan hukuman. Alasannya, proses hukum terhadap pelaku berbelit-belit dan bahkan kerap laporan jurnalis menjadi korban tidak ditindaklanjuti. Selain itu, korban atau media tidak mau melaporkan kasus kekerasan tersebut karena enggan direpotkan oleh proses hukum.

Untuk tahun ini, tambah Ade, kekerasan terhadap wartawan masih akan menjadi sorotan karena tahun ini akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah langsung secara serentak di 270 daerah. (voa)