DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menduga wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu akan berlangsung secara masif di berbagai daerah di Indonesia secara diam-diam.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan konsolidasi wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan sangat sistematis. Sebab, rencana dan mobilisasi agenda tersebut terlihat matang.

Rivanlee mengatakan meningkatnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan ke publik bertujuan sama, yakni membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih lama berkuasa.

Menurut Rivanlee, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu merupakan wujud 'kongkalikong politik' antar elite. Tindakan ini dilakukan secara struktur dan dicurigai dimulai dari orang di sekeliling Istana.

Rivanlee menegaskan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi lebih dari dua periode inkonstitusional.

Ia lantas menyatakan KontraS mendesak Presiden Joko Widodo mencopot menteri yang terus melontarkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu mencuat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak. (CNN Ind)