kip lhok
Beranda / Berita / Nasional / Ketua DKPP: Dorong Sosialisasi Pemilu Sejak Sekolah Dasar

Ketua DKPP: Dorong Sosialisasi Pemilu Sejak Sekolah Dasar

Kamis, 04 April 2019 17:51 WIB

Font: Ukuran: - +


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemilu bukan ajang perebutan kekuasaan, itu adalah paradigma yang salah. Pemilu adalah perebutan kepercayaan dari rakyat. Hal itu disampaikan Ketua DKPP Dr. Harjono saat menerima audiensi dari Koalisi Pemantau Pemilu (KP2), Selasa (4/2) di Ruang Rapat DKPP, Jakarta.

"Sehingga sosialisasi pemilu seharusnya tidak saat menjadi partai politik. Sosialisasi pemilu harus sadar kalau kita memiliki pemilu yang lintas SARA, dimulai sejak SD. Kita biasa berbeda, namun perbedaan jangan dibuat sebagai sesuatu yang memisahkan," jelas Harjono.

"Kita bicara pemilu seolah urusan orang dewasa. Dari awal yang akan menjadi orang dewasa itu anak Sekolah Dasar. Sehingga sejak Sekolah Dasar harus berbicara bagaimana berdemokrasi. Oleh karena itu pendidikan kita yang antarbangsa ini jelas," imbuhnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kegembiraan penting untuk dibangun dalam pendidikan pemilu dan bukan kebencian. Selanjutnya, untuk membangun pemilu ia menegaskan tidak harus duduk di KPU dan Bawaslu, karena dapat berganti.

"Untuk membangun pemilu tidak harus duduk di KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu dapat berganti. Membangun demokrasi tidak bergantung pada saya Harjono, pada Arief Budiman dan Abhan namun ini adalah tanggungjawab bersama. Oleh karena, itu mari kontrol dengan kewenangan kita apakah jurdil dan adil itu terjadi atau tidak," jelasnya kepada pengurus KP2.

Dalam pertemuan dengan lima lembaga pemantau yakni Pijar Keadilan (PK), Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) dan Biro Bantuan Hukum USU (BBHUSU) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pemilu (KP2) tersebut, Harjono juga menjelaskan posisi DKPP.

"DKPP sebetulnya tugasnya sederhana. Kalau ada orang mengadu persoalan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) lalu menyebabkan merosotnya kepercayaan kepada KPU dan Bawaslu, bilang kepada kita. Mengadu dulu, nanti kita periksa. Jadi itu, kira-kira paradigma pemilu di situ kita berada," tutupnya. (PD/DKPP)

Keyword:


Editor :
Pondek

riset-JSI
Komentar Anda