Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, kesehatan jiwa harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan manusia, bukan lagi persoalan yang terpinggirkan. [Foto: dok. Kemenkes]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa kesehatan mental merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Namun, tingginya beban gangguan kesehatan jiwa dan rendahnya akses terhadap pengobatan masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, kesehatan jiwa harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan manusia, bukan lagi persoalan yang terpinggirkan.
Menurut dia, upaya memperkuat kesehatan mental perlu dilakukan secara inklusif dengan melibatkan keluarga dan masyarakat, termasuk dalam mendukung anak-anak dengan kondisi neurodivergen, seperti Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan disleksia.
"Kesulitan yang dialami anak saat ini tidak menentukan masa depannya. Kita ingin mereka yang mengalami masalah kejiwaan tidak lagi dimarginalisasikan, tetapi kita rangkul," ujar Dante.
Dante menilai, dukungan terhadap kesehatan mental sejak dini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi bagi masyarakat.
Beban gangguan kesehatan jiwa masih tinggi
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengungkapkan, gangguan kesehatan jiwa masih menjadi salah satu penyumbang terbesar beban disabilitas di Indonesia. Di sisi lain, kesenjangan antara kebutuhan dan akses pengobatan atau treatment gap masih cukup besar.
Mengacu pada data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023, gangguan jiwa menempati posisi kedua sebagai penyebab terbesar Years Lived with Disability (YLD) di Indonesia. Depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia menjadi kontributor utama.
Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen. Adapun prevalensi gangguan jiwa berat tercatat sebesar 4 per 1.000 anggota rumah tangga.
Meski demikian, sebagian besar penderita depresi belum memperoleh pengobatan yang memadai.
"Pada kasus depresi, baru 12,7 persen penderita yang menerima pengobatan. Artinya, hampir 9 dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum tersentuh penanganan medis," kata Endang.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan tingginya jumlah kasus, tetapi juga kemampuan sistem kesehatan dalam mendeteksi, menjangkau, dan menangani masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Indonesia kekurangan psikiater
Keterbatasan tenaga kesehatan jiwa turut menjadi hambatan dalam memperluas akses pelayanan. Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 1 September 2026 mencatat, Indonesia memiliki 1.495 psikiater.
Dengan jumlah tersebut, rasio psikiater di Indonesia sekitar satu orang untuk setiap 180.000 penduduk. Angka ini masih jauh dari acuan yang disebutkan Kemenkes, yakni satu psikiater untuk setiap 30.000 penduduk.
Kesenjangan juga terlihat pada distribusi psikolog klinis. Dari 3.513 psikolog klinis yang terdata, hanya 213 orang yang bertugas di Puskesmas.
Minimnya tenaga profesional di layanan kesehatan primer berpotensi menyulitkan masyarakat untuk memperoleh deteksi dini dan penanganan kesehatan mental, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas serta tenaga kesehatan.
Karena itu, penguatan layanan kesehatan jiwa perlu berjalan beriringan dengan peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan dan pemerataan distribusinya.
Skrining kesehatan mental menjangkau 71,8 juta orang
Untuk memperluas deteksi dini, Kemenkes mengintegrasikan upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan.
Hingga saat ini, skrining kesehatan jiwa melalui program Kemenkes telah menjangkau lebih dari 71,8 juta orang. Dari hasil skrining tersebut, ditemukan dugaan gejala depresi pada 1,2 persen sasaran dan gejala kecemasan pada 0,9 persen sasaran.
Kemenkes juga meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa untuk membantu tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Buku saku tersebut disusun untuk empat kelompok, yakni ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, orang dewasa, serta lanjut usia.
Endang mengatakan, panduan tersebut disusun bersama para ahli dari organisasi profesi agar dapat digunakan secara praktis oleh tenaga kesehatan di Puskesmas.
"Buku saku ini disusun bersama para ahli dari organisasi profesi sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam menindaklanjuti hasil skrining di lapangan," ujarnya.
Perluasan skrining diharapkan menjadi pintu masuk untuk mempercepat penanganan kesehatan jiwa. Namun, upaya tersebut perlu diikuti layanan lanjutan yang mudah diakses agar masyarakat yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental dapat memperoleh pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan. [red]
Sebelumnya
