Ridwan Kamil [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Langkah itu dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tak lagi mampu membiayai bantuan sosial (bansos) untuk warga.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto berkata Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlalu tinggi memprediksi pendapatan asli daerah (PAD). Saat dieksekusi, PAD yang didapat tahun ini tak terlalu banyak karena dampak pandemi.

"Kenapa ada penyesuaian sebesar Rp5 sampai Rp6 triliun? Karena pada penyusunan APBD 2021 Jabar sangat optimis Covid di 2021 bisa dikendalikan dengan baik. Namun, fakta berkata lain," kata Ardian saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (16/7).

Ardian menyampaikan PAD pasti akan terdampak pada kondisi seperti saat ini. Terlebih lagi, ada sejumlah pembatasan dalam PPKM Darurat yang berdampak pada perputaran ekonomi.

Dia menilai pemerintah daerah tidak akan begitu kesulitan jika tak mematok PAD terlalu tinggi. Sayangnya, Jawa Barat menargetkan PAD yang cukup tinggi tahun ini.

"Kalau mereka desain APBD terlalu optimis, ya pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian pada sektor pendapatan dan pada akhirnya sektor belanja," ujarnya.

Ardian menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai Ridwan Kamil bisa menggunakan dana di kabupaten/kota untuk membiayai bansos.

Selain itu, ia menyarankan Pemerintah Jawa Barat melakukan perubahan alokasi anggaran. Dia menyebut anggaran-anggaran yang tak mendesak bisa dialihkan untuk bansos.

"Selain berkolaborasi bersama, bersinergi bersama, ya tolong postur belanja dicek kembali, perilaku belanja dicek, belanja yang sifatnya konsumtif dicek, perjalanan dinas. Ya, tentunya harus disesuaikan," ujar Ardian.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengungkap pihaknya kesulitan menggelontorkan bansos selama PPKM Darurat. Ia mengaku Jawa Barat kekurangan dana untuk itu.

Emil, sapaan akrabnya, menyebut Jawa Barat mampu memberikan bansos kepada sekitar 50 persen dari total penduduk pada 2020. Saat ini, mereka hanya mengandalkan bansos dari pemerintah pusat yang dibagikan ke sekitar 10 persen penduduk.

"Bansos yang untuk PPKM Darurat ini datang dari pemerintah pusat. Terus terang Jawa Barat tidak terlalu sanggup karena kami hilang Rp5 triliun," kata Emil pada program Mata Najwa di Trans7, Rabu (14/7). (CNN Ind)