DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggiatkan soliditas pencegahan penularan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan posko desa. Apalagi, kasus positif Covid-19 dalam seminggu terakhir ini mengalami peningkatan. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, lonjakan penularan Covid-19 perlu diwaspadai dari tingkat paling bawah, yakni di tingkat desa. Untuk itu, Yusharto mengimbau agar sejumlah langkah strategis penanganan Covid-19 perlu dilakukan. Apalagi keberadaan varian Omicron saat ini ikut menambah kekhawatiran masyarakat. 

Yusharto mengatakan, gubernur perlu memastikan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19. Beberapa kegiatan itu di antaranya dengan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 dan mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. 

Sedangkan bupati/wali kota, kata Yusharto, perlu memastikan terlaksananya program-program percepatan penanganan dan pengendalian Covid-19 di tingkat desa. Misalnya kegiatan optimalisasi peran posko desa secara efektif dan efisien dengan menguatkan fungsi tim pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung, termasuk soal dukungan anggaran. 

“Bagi desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APB-Desa untuk segera menetapkan APB-Desa dengan memperhatikan kebijakan penggunaan dana desa sesuai ketentuan dengan memperhatikan pengalokasian anggaran paling sedikit 8 persen untuk upaya penanganan Covid-19 di desa,” kata Yusharto dalam rapat virtual Monitoring PPKM Mikro dan Peran Posko Desa, Selasa (8/2/2022). 

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan contoh penanganan Covid-19 dalam optimalisasi peran posko desa. Beberapa kegiatan itu di antaranya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kebiasaan baru di desa. Lalu, ada kampanye soal disiplin protokol kesehatan untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas (pergerakan penduduk), dan menghindari kerumunan. Selain itu, dilakukan pula penyemprotan disinfektan apabila memang diperlukan, serta penyediaan tempat cuci tangan dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum. 

Kemudian, ada juga kegiatan pendataan terhadap penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya. Dalam kegiatan ini juga disiapkan ruang isolasi desa apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Termasuk di dalamnya penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19. 

“Soliditas seluruh elemen pemerintahan hingga level desa mengikuti arahan yang sudah ditetapkan akan menekan penularan Covid-19 utamanya Omicron yang menyebar empat kali lebih cepat dari varian Delta. Sehingga mohon kerja sama dan kekompakan semua pihak menguatkan peran PPKM Mikro dan Posko Desa di setiap wilayah,” imbuh Yusharto. 

Sementara itu, sesuai perkiraan puncak lonjakan akan terjadi pada minggu ketiga atau keempat bulan Februari. “Kalau dilihat dari angka, Indonesia menduduki peringkat ke-18. Dilihat secara statistik sejak 31 Januari, jumlahnya meningkat menjadi 300 persen,” ujarnya. 

Untuk diketahui, rapat monitoring ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah terkait peningkatan kasus Covid-19. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut pascaterbitnya Surat Nomor 140/0676/BPD tanggal 7 Februari 2022 kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota terkait percepatan penanganan dan pengendalian Covid-19 di desa. Hadir dalam rapat virtual itu jajaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD), Camat, Lurah, Kepala Desa, Satuan Polisi Pamong Praja, dan petugas penanganan Covid-19 dari berbagai daerah. [Rls]