DIALEKSIS.COM | Jakarta-  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyaksikan langsung Deklarasi Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 serta Parpol peserta Pemilu 2019 untuk melakukan kampanye bermartabat. Hal itu dilakukan dalam Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu di Halaman Parkir Bawaslu RI, Jakarta, Sabtu (23/03/2019).

"Saya yakin ini komitmen bersama untuk membangun sistem Pemilu yang demokratis, adil dan jujur yang taat pada aturan-aturan yang ada. Kita mendukung Bawaslu yang punya tugas paling utama menjaga keadilan dalam rangka Pemilu Serentak khususnya ASN, TNI, Polri sudah bertekad untuk netral," kata Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, kesepakatan untuk bersama menyelenggarakan kampanye dengan lebih beretika dan berintegritas juga dilakukan semua pihak. Tjahjo menyebut, semu pihak telah bersepakat untuk bersama melawan racun demokrasi yang menodai proses konsolidasi demokrasi.

"Kami berkomitmen untuk melarang yang namanya racun demokrasi, termasuk virus-virus demokrasi, yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang bersifat SARA, apalagi fitnah. Itu racun dan virus demokrasi yang saya kira kita semua sepakat untuk lawan dan dihindari," terang Tjahjo.

Berkenaan  dengan hal itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan menyatakan, Pemilu 2019 akan terlaksana dengan sukses dan bermartabat jika didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan masayarakat. Menurutnya, masyarakat juga memiliki peranan penting untuk mendorong Pemilu yang beretika.

"Pemahaman masyarakat dalam berpolitik merupakan harapan kita bersama dan merupakan investasi dalam kehidupan saat ini. Perhelatan Pemilu 2019 yang bermartabat dan damai akan bisa terwujud manakala seluruh peserta Pemilu kita seleksi dengan cara  mekanisme yang bermartabat termasuk dukungan stakeholder. Masyarakat merupakan  subjek utama yang memainkan peranan penting untuk menjaga keseimbangan agar demokrasi berjalan dengan baik, suara rakyat adalah suara Tuhan, masyarakat harus benar-benar mendorong agar kampanye  dinamis, beretika, beradab, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jauh dari politik yang berbasis pada isu sara," pungkas Abhan.

(Puspen Kemendagri)