Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, membantah tuduhan adanya penggelembungan anggaran pengadaan alat kesehatan untuk layanan hemodialisis (HD) di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. [Foto: dok. Kemenkes]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah tuduhan adanya penggelembungan anggaran pengadaan alat kesehatan untuk layanan hemodialisis (HD) di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, yang belakangan beredar di media sosial.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait angka Rp30 miliar saat berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian rumah sakit tersebut merujuk pada nilai pengadaan alat kesehatan canggih secara keseluruhan, bukan khusus untuk layanan hemodialisis.
Menurut Aji, setiap rumah sakit daerah yang masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) atau Quick Win mendapatkan dukungan alat kesehatan canggih melalui program Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network (SIHREN) dengan nilai lebih dari Rp30 miliar.
Bantuan itu mencakup berbagai peralatan seperti cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, mammography, dan alat kesehatan penunjang lainnya.
Ia menyebutkan RSUD KH Muhammad Thohir Krui menerima bantuan alat kesehatan canggih senilai sekitar Rp31,7 miliar pada tahun ini. Karena itu, Kemenkes menilai informasi yang menyebut adanya penggelembungan harga untuk pengadaan layanan HD merupakan informasi yang tidak sesuai fakta.
Selain bantuan alat kesehatan canggih, RSUD Krui juga memperoleh dukungan alat kesehatan dasar dengan nilai sekitar Rp25 miliar yang dialokasikan pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
Bantuan tersebut meliputi bed pasien, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor, ventilator, USG, hingga berbagai perangkat penunjang layanan ICU, ruang operasi, dan kegawatdaruratan.
Dengan demikian, total dukungan alat kesehatan yang diterima RSUD Krui mencapai sekitar Rp56,7 miliar. Kemenkes berharap penguatan fasilitas kesehatan tersebut dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Pesisir Barat sehingga kebutuhan layanan medis dapat terpenuhi tanpa harus banyak dirujuk ke daerah lain. [in]
Sebelumnya
