DIALEKSIS.COM | Jakarta – Muhammadiyah mengapresiasi rencana pemerintah untuk menjadikan UMKM sebagai prioritas utama dalam gerakan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. 

Dukungan terhadap UMKM akan diwujudkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan diadakannya penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan pemerintah sebaiknya jangan hanya sekadar memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM tapi juga menugaskan bank-bank milik negara untuk fokus dan tulus mengucurkan sebagian besar kredit dan atau pembiayaannya kepada UMKM.

Dia menuturkan, selama ini bank-bank pemerintah hanya berusaha untuk memenuhi ketentuan PBI No.17 tahun 2015 tentang UMKM yaitu dunia perbankan dituntut untuk mengucurkan kredit/pembiayaan kepada umkm minimal 20 persen dari total kredit dan pembiayaan yang ada. 

Padahal, Anwar menyatakan jumlah pelaku UMKM itu lebih dari 64,1 juta pelaku atau mencapai 99,99 persen dengan jumlah tenaga kerja 116,9 juta, sedangkan usaha besar jumlahnya hanya 5.550 pelaku atau 0,01 persen dengan jumlah tenaga kerja 3,6 juta orang. 

“Hal ini tentu saja jelas akan mengusik rasa keadilan kita dimana usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen atau 5.550 pelaku mereka mendapatkan kredit/pembiayaan sekitar 80 persen dari total kredit/pembiayaan yang dikucurkan oleh perbankan, sedangkan UMKM yang jumlahnya 99,99 persen hanya mendapat 20 persen,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7/2020). 

Menurutnya, hal itu tidak ,mencerminkan adanya keadilan proporsional. Oleh karena itu agar tercipta keadilan yang bersifat proporsional hendaknya UMKM yang jumlah pelakunya banyak juga mendapatkan kredit/pembiayaan yang juga banyak agar terjadi keadilan dan pemerataan serta stabilitas ekonom.

“Tugas dari bank-bank BUMN ini kita harapkan tentu tidak hanya sekedar mencari financial profit tetapi juga untuk bisa menciptakan sosial profit artinya bagaimana caranya supaya lewat dunia perbankan milik negara tersebut pemerintah bisa mempersempit jarak dan perbedaan antara usaha besar dan UMKM,” ujarnya. 

Dengan adanya dukungan terhadap UMKM, dia berharap masyarakat kelas menengah di Indonesia bisa semakin besar.

Apabila hal tersebut bisa diwujudkan, imbuhnya, maka tingkat konsumsi dan investasi masyarakat akan meningkat hingga tercipta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan stabilitas nasional.