Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, dr. Murti Utami, mengatakan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pendekatan tunggal tidak lagi efektif dalam menekan penyebaran dengue. [Foto: dok. Kemenkes]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan RI tengah memfinalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue 2026-2029 sebagai upaya mempercepat pencapaian target global nol kematian akibat dengue pada 2030.
Strategi baru ini disusun untuk menjawab tantangan meningkatnya kasus dengue akibat urbanisasi, perubahan iklim, dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi.
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, dr. Murti Utami, mengatakan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pendekatan tunggal tidak lagi efektif dalam menekan penyebaran dengue.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Dengue membutuhkan respons yang lebih terintegrasi dan bersifat pencegahan sejak awal,” ujar Murti.
Dalam RAN 2026-2029, Kemenkes menetapkan empat fokus utama, yakni penguatan deteksi dini dan diagnosis kasus, perbaikan tata laksana klinis dan sistem rujukan, pencegahan terintegrasi melalui pengendalian vektor, inovasi teknologi dan vaksinasi, serta penguatan sistem surveilans dan peringatan dini untuk respons cepat terhadap potensi wabah.
Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, Prima Yosephine, menegaskan bahwa pencegahan dengue harus dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial.
“Pengendalian dengue harus mencakup lingkungan, vektornya, dan manusianya. Tidak bisa hanya bicara vaksin, sementara kondisi lingkungan dibiarkan,” kata Prima.
Ia menambahkan, pemerintah juga melanjutkan implementasi teknologi nyamuk ber-Wolbachia dan mendorong pemerintah daerah mengadopsi vaksin dengue secara mandiri.
Upaya nasional ini turut diperkuat melalui kerja sama regional ASEAN, mengingat dengue merupakan masalah lintas negara. Namun, tantangan terbesar tetap berada di tingkat daerah. Ketua KOBAR, dr. Suir Syam, menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Pencegahan dengue tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Gerakan harus dimulai dari komunitas dan lingkungan,” ujarnya. [in]
Sebelumnya
