Ekonom Senior Indef, Faisal Basri. [Dok. Detik]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bukan "obat" tepat untuk menyelesaikan masalah investasi di Indonesia. Problem investasi di Indonesia bukan berasal dari sisi jumlahnya melainkan kualitas.

Begitulah yang disampaikan Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri di acara Mata Najwa Rabu (7/10/2020) malam.

Ekonom senior berujar, rendahnya kualitas investasi itu juga bukan berasal dari masalah ketenagakerjaan tetapi karena banyaknya korupsi dan birokrasi di dalam negeri yang berbelit.

"Investasi enggak ada masalah, yang jadi masalah hasilnya kecil. Ibaratnya kita makan yang bergizi tapi berat badan kita enggak naik. Banyak cacing di perut. Itu namanya korupsi. Korupsi bikin investor dalam negeri sakit kepala. Nomor 1 namanya korupsi. Nomor 2 birokrasi yang tidak efisien. Nomor 11 baru Ketenegakerjaan," ungkapnya.

Di luar itu, kualitas investasi yang buruk juga tergambar dari tingginya rasio penambahan modal terhadap pertumbuhan ekonomi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Rasio ini mencerminkan seberapa besar tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Makin rendah ICOR, itu berarti efisiensi investasi makin tinggi. Sebaliknya, jika ICOR tinggi, investasi yang dilakukan semakin minim dampaknya atau tak efisien.

"Jadi masalahnya adalah investasi banyak hasilnya sedikit. Namanya ICOR. Di jaman Pak Jokowi itu lima tahun terakhir lebih tinggi dari era sebelumnya dan tertinggi di Asean. Untuk investasi di Indonesia menghasilkan cangkir kopi ini membutuhkan 6,5 modal sementara sebelumnya 4,3," tandas Faisal.