Foto: Tangkapan Layar

DIALEKSIS.COM | Nasional - Beberapa kritikan dan komentar yang dituliskan oleh sejumlah netizen pada postingan @perludem yang diupload pada Jumat (17/09/21) terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tahapan dan jadwal Pemilu 2024.

Keputusan yang dikeluarkan dari hasil rapat kerja dan RDP komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI), KPU RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP RI) pada Kamis (16/09/21).

Hal ini mengundang perhatian publik karena pada tahapan dan anggaran yang diajukan KPU diminta untuk ditinjaui ulang soal Pemilu pada bulan Februari muncul opsi-opsi yang baru.

@dadang_json_tedjakesuma mengatakan apalagi usulan perpanjangan masa bakti penyelenggara, kan alasannya simpel banget, buat apa diperpanjang kan gak sportif, pegawai di sekretariatan KPU kan banyak bahkan mereka ada yang bekerja di KPU sudah puluhan tahun, jadi kalau komisionernya berganti tidak masalah, sudah terbukti 5 tahun yang lalu tahapan awal Pemilu sudah dilaksanakan para Komisioner Purna, Komisioner yang sekarang meneruskan, kan berjalan ancar, pegawai di setiap sekretariatan KPU dari pusat sampai kabupaten kota siap memback up tugas KPU.

"Nampaknya pembahasan berulang-ulang atau progres perkembangan pembahasan tidak signifikan, misal di RDP sebelumnya hari H Pemilu sudah mnegerucut di Februari, ternyata di tanggal 16/09 kemarin muncul opsi baru lagi, semoga next bisa difixkan," @abbie_rohiq pun memberikan komentar terkait hal ini.

Tidak hanya itu, @hadi.sidiki juga menambahkan Herman, Pemerintah dan DPR tidak memikirkan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang tumpang tindih di tahun 2024. Masa Pemilu mau dilaksanakan di bulan April atau Mei? Yaelahhh.

"Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri, pemilu di tengah Covid-19 butuh kajian khusus, hidup berdemokrasi, jangan kalah sama Covid-19, penyelenggara siap dengan segala resiko apapun," ujar pemilik akun @fransisikustage.