Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto mengatakan pemerintah tengah membangun ekosistem beras fortifikasi secara menyeluruh mulai dari standar mutu, produksi, distribusi hingga pengawasan pangan. [Foto:dok. CNBC Indonesia/Martyasari Rizky]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat implementasi beras fortifikasi sebagai strategi meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan risiko kekurangan zat gizi mikro di Indonesia.
Langkah ini diarahkan agar beras fortifikasi tidak hanya berhenti pada tahap regulasi, tetapi benar-benar masuk ke sistem produksi dan program pemerintah.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto mengatakan pemerintah tengah membangun ekosistem beras fortifikasi secara menyeluruh mulai dari standar mutu, produksi, distribusi hingga pengawasan pangan.
“Kami tidak ingin beras fortifikasi hanya berhenti sebagai regulasi, yang kami dorong adalah bagaimana standar ini benar-benar diimplementasikan, masuk ke sistem produksi, dan dimanfaatkan dalam program pemerintah agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas,” kata Andriko.
Bapanas sebelumnya telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk memperkuat implementasi beras fortifikasi, di antaranya Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Selain itu, pemerintah juga memperkuat standar melalui SNI 9314:2024 dan SNI 9372:2025 sebagai acuan produksi dan pengawasan mutu.
Pemerintah kini menargetkan beras fortifikasi dapat diintegrasikan ke berbagai program strategis nasional seperti bantuan pangan untuk masyarakat rentan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan permintaan pasar yang stabil sekaligus menarik investasi industri.
Di sisi lain, implementasi beras fortifikasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari kesiapan industri fortified rice kernels (FRK), kebutuhan investasi alat pencampuran, hingga penguatan laboratorium dan sistem pengawasan mutu pangan di daerah.
Menurut Andriko, penguatan ekosistem harus dilakukan secara terintegrasi agar rantai pasok berjalan optimal dari hulu hingga hilir.
“Ekosistem beras fortifikasi tidak bisa dibangun parsial. Kita butuh kesiapan dari hulu sampai hilir mulai dari industri kernelnya, penggilingan, sistem distribusi, hingga pengawasan yang juga penting,” ujarnya. [in]
Sebelumnya
