Firdaus Mirza Nusuary, Akademisi FISIP Universitas Syiah Kuala. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Kolom - Desakan pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, A.Md yang akrab disapa Abang Samalanga kian menguat. Gelombangnya datang dari berbagai arah pemberitaan media, percakapan publik di media sosial, hingga dinamika internal politik Aceh sendiri.
Isu ini tak berdiri di ruang hampa. Sejumlah kontroversi yang mengiringi kepemimpinan Zulfadhli menjadi bahan bakar utama. Dari polemik pernyataan soal “Aceh pisah”, konflik terkait posisi Sekda, hingga sorotan terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN, semuanya membentuk persepsi publik tentang perlunya evaluasi kepemimpinan di parlemen Aceh.
Namun, politik Aceh selalu menyimpan lapisan lain. Di tengah desakan itu, pernyataan Gubernur Aceh sekaligus Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem justru memberi sinyal berbeda. Ia menegaskan posisi Ketua DPRA tidak akan berubah hingga 2029, walaupun itu menjadi perdebatan keabsahannya pernyataan Mualem tersebut. Pernyataan ini seperti menarik rem di tengah laju isu pergantian.
Di sinilah cerita menjadi menarik terjadi dua bandul berbeda antara tekanan perubahan dan kontrol kekuasaan.
Dalam pusaran ini, empat nama mencuat sebagai calon pengganti. Mereka adalah Saiful Bahri alias Pon Yahya, Teungku H. Muharuddin, Azhari M. Nur atau Haji Maop, dan Hj. Salmawati yang dikenal sebagai Bunda Salma.
Dari keempatnya, dua nama tampak berada di garis depan yaitu Pon Yahya dan Muharuddin. Sementara Bunda Salma perlahan dibicarakan sebagai “kuda hitam” yang berpotensi mengejutkan.
Berdasarkan pendekatan analisis berbasis indikator pengaruh, kapasitas, pengalaman, dan totalitas peta peluang mereka bisa dibaca lebih jernih.
Pon Yahya adalah figur dengan jejak kuat. Ia bukan nama baru di panggung DPRA. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRA sebelum digantikan oleh Zulfadhli. Dalam politik, pengalaman seperti ini bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi modal legitimasi.
Dari sisi pengaruh, Pon Yahya juga berada dalam lingkaran kekuasaan yang relevan. Ia disebut sebagai salah satu nama yang “dikantongi” oleh Mualem. Dalam struktur politik Aceh yang sangat dipengaruhi figur sentral, kedekatan dengan pengambil keputusan menjadi variabel krusial.
Kombinasi pengalaman dan pengaruh ini menjadikan Pon Yahya sebagai kandidat paling stabil. Dalam simulasi probabilitas berbasis indikator, peluangnya berada di kisaran 36 persen tertinggi di antara kandidat lain.
Namun, selisihnya sangat tipis dengan Muharuddin.
Teungku H. Muharuddin bukan hanya politisi senior, tetapi juga pernah memimpin DPRA. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Komisi I komisi yang menangani bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Posisi ini memberi keunggulan strategis: ia terbiasa mengelola isu-isu paling sensitif di parlemen.
Jika Pon Yahya unggul dalam jejaring politik, Muharuddin unggul dalam kapasitas teknokratis dan pengalaman prosedural. Dalam konteks lembaga yang sedang mengalami ketegangan internal, kemampuan mengelola forum dan menjaga stabilitas menjadi sangat penting.
Tak heran jika peluang Muharuddin nyaris setara, sekitar 35 persen. Ia adalah opsi “aman” figur yang bisa diterima lintas kepentingan tanpa menimbulkan gejolak baru.
Di belakang dua nama itu, muncul Bunda Salma sebagai kuda hitam.
Namanya mungkin tidak sekuat dua kandidat senior dalam hal pengalaman, tetapi ia memiliki satu keunggulan yang tidak bisa diabaikan: pengaruh politik. Kedekatannya dengan pusat kekuasaan menjadikannya pemain yang diperhitungkan.
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi keuangan dan aset, ia juga berada di posisi strategis. Dalam politik, akses terhadap isu anggaran sering kali menjadi sumber kekuatan tersendiri.
Namun, pengalaman menjadi titik lemah. Dalam lembaga sekompleks DPRA, jam terbang memimpin menjadi faktor penting. Tanpa itu, risiko resistensi internal bisa meningkat.
Meski demikian, justru di situlah letak daya tariknya sebagai kuda hitam. Dalam skenario tertentu misalnya ketika elite menginginkan simbol perubahan cepat Bunda Salma bisa melonjak.
Peluangnya memang masih di kisaran 16 persen. Tapi dalam politik, angka bukan segalanya. Momentum bisa mengubah segalanya.
Adapun Haji Maop berada di posisi paling bawah dalam perhitungan peluang, sekitar 11 persen. Ia termasuk nama yang disebut sebagai kandidat kuat oleh Mualem, yang berarti memiliki pengaruh politik signifikan.
Namun, dibanding kandidat lain, pengalaman kepemimpinan puncaknya belum cukup teruji. Ia saat ini menjabat sebagai sekretaris komisi, posisi penting tetapi belum setara dengan pengalaman memimpin lembaga.
Dalam logika politik, ia adalah opsi kompromi, berlaku logika rasional yakni cukup kuat secara pengaruh, tetapi belum cukup matang secara pengalaman.
Apa yang bisa dibaca dari peta ini?
Pertama, jika pergantian benar-benar terjadi, maka kontestasi akan mengerucut pada dua nama berpeluang besar menggantikan posisi Abang Samalanga yakni Pon Yahya dan Muharuddin. Keduanya menawarkan stabilitas, pengalaman, dan legitimasi tiga hal yang dibutuhkan DPRA saat ini.
Kedua, Bunda Salma tetap harus diperhitungkan. Ia adalah representasi dari kemungkinan perubahan yang lebih politis daripada teknokratis.
Ketiga, faktor penentu bukan semata angka atau indikator. Politik Aceh sangat ditentukan oleh keputusan elite. Dan dalam konteks ini, semua mata tertuju pada satu figur Mualem menentukan akhir keputusan selaku ketua umum Partai Aceh.
Dialah variabel kunci yang tidak sepenuhnya bisa dimodelkan.
Dalam teori politik modern, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan kapasitas. Seorang pemimpin yang dianggap mampu mengelola konflik dan menjaga prosedur akan lebih mudah diterima, bahkan oleh pihak yang berbeda pandangan.
Itulah sebabnya kandidat dengan pengalaman memimpin cenderung unggul dalam situasi krisis.
Namun, politik juga mengenal dinamika lain: kebutuhan akan simbol, konsolidasi, dan keseimbangan kekuasaan. Di titik ini, kuda hitam bisa menemukan jalannya.
Akhirnya, satu hal perlu digarisbawahi adalah semua perhitungan ini bersifat kondisional. Artinya, berlaku jika pergantian benar-benar terjadi.
Jika tidak, maka seluruh peta ini hanya akan menjadi catatan tentang bagaimana politik Aceh bergerak kadang gaduh, sering tak terduga, tetapi selalu menarik untuk dibaca.
Penulis: Firdaus Mirza Nusuary, Akademisi FISIP Universitas Syiah Kuala
Sebelumnya
