Dialeksis - Akurat, Tajam, dan Strategis
Klinik Kita
Beranda / Kolom / Agama dan Politik

Agama dan Politik

Kamis, 20 September 2018 22:35 WIB



Apa yang unik jelang Pilpres 2019?

Sudah pasti adalah keberadaan agama, khususnya Islam di dalam kontestasi Pilpres. Hal ini menjadi isu yang sangat signifikan dalam mempengaruhi proses demokrasi 2019. Meski pun, keberadaan agama dalam kontestasi politik sudah mulai menonjol di dalam Pilkada yang telah lalu, terutama Pilkada DKI dan Sumatera Utara.

Padahal dalam era 40-an tahun yang lalu, pasca Masyumi dibubarkan di dalam era Orde Lama, maka slogan yang menguat: Islam yes, Partai Islam no. Dalam hal ini Nurcholish Madjid adalah motornya. Oleh karena itu, di dalam era kebangkitan Islam 1980-an, yang sangat menonjol adalah perbincangan tentang wacana Islam. Umat sibuk dengan membaca dan memperdebatkan apa itu Islam, dan bagaimana kondisi umat.

Banyak ustaz dan ustazah mewacanakan jamaah untuk pro aktif dalam partisipasi politik, baik di dalam pemilu maupun pilkada. Jamaah datang ke kotak suara (TPS), dengan tanpa meninggalkan aqidahnya di rumah, melainkan pergi dan pulang TPS beserta aqidahnya.

Kita, sekaitan dengan agama, sering berperspektif ahistoris dalam melihat dan menganalisis anatomi kehidupan bernegara. Pertama-tama, agaknya terserang sindrom pertikaian antara lembaga kepausan dan kerajaan di Barat. Akibatnya, kita terserang perspektif keseragaman. Kalau di Barat terpisah, di-kita pun harus terpisah antara agama dan negara. Lebih spesifik lagi: dalam masyarakat Islam pun harus disapih agama dari negara. Seakan-akan ada dualitas antara kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara. Lalu, ada dikhotomi antara warganegara dan kemusliman.

Karena itu, dalam era sekarang, mungkin slogan menjadi: Islam yes, Politik yes! (dengan satu tarikan nafas). Para akademisi dan pengamat membaca situasi demikian sebagai kebangkitan politik identitas. Lalu, dalam politik praktis muncul wacana jangan bawa-bawa agama dalam berpolitik. Padahal negara sendiri ikut urus agama sejak kolonial hingga saat ini.

Seakan-akan dinamika sejarah beragama umat manusia itu seragam, sebagaimana di Barat. Mereka tak memiliki toleransi terhadap kemajemukan di dalam relasi umat beragama dan negara. Ada baiknya, antar slogan itu dilihat dengan kacamata kontinuitas, bukan discontinue, karena kedua slogan itu hanyalah kristalisasi dari pemahaman kita tentang anatomi konteks pada waktu tertentu.

Mari sedikit membuka diri dalam berwacana, bahwa ada kemajemukan dalam sejarah dinamika beragama dan berpolitik. Kita bisa merujuk pada karya Anthony Black tentang evolusi model Pemikiran Politik Islam. Untuk memperdalam kekayaan wacana klasik, tentu mengacu pada karya klasik Imam al-Mawardi: Ahkam Sulthaniyah.

Interaksi agama dan politik sudah sangat tua. Adakalanya vis a vis. Adakalanya saling menguatkan. Semuanya itu tergantung pada manusianya.

Bahkan, dalam sejarah politik masyarakat Islam, kejayaan dan kejatuhan atau kebangkrutan kehidupan suatu masyarakat dapat dilihat dari bagaimana bentuk hubungan antara keduanya. Positifkah atau negatifkah.

Salah satu contoh adalah pernyataan (kontroversial) Ibn Taimiyah: “Enam puluh tahun berada di bawah pemerintahan tiran lebih baik ketimbang satu malam tanpa pemerintahan.” Dalam perspektif kaum demokrat fundamentalis, tentu sebuah pernyataan yang mutlak ditolak. Namun, kita harus mencari konteks kelahiran pernyataan itu bahwa sebagian hidup Ibn Taimiyah adalah berada dalam situasi keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah akibat invasi kekuatan politik Mongol. Jadi pernyataan itu merupakan refleksi dari pengalaman Ibn Taimiyah.

Kita pun bisa membandingkan dengan situasi pasca kejatuhan rezim-rezim politik di Indonesia pada abad 20, yang dampaknya dirasakan hingga saat ini. Untuk situasi di Timur, situasi kekacauan pasca rezim Muammar Qadhafi di Lybia atau Asad di Syiria. Mungkin juga kekacauan pasca kejatuhan rezim Soekarno dan Soehato di Indonesia.

Bila meminjam peribahasa Aceh, maka bisa disimpulkan bahwa hubungan Islam dan politik: lagee zat ngon sifeut. Semakin majemuk zat, maka semakin majemuk sifat. Semakin pelik berpolitik atau bernegara, maka hal itu terefleksikan pada kompleksitas pemikiran yang berbasis pada berperspektif Islam. Sementara perkembangan pemikiran keislaman sendiri, karena merespon dinamika kehidupan yang semakin kompleks, serta ditambah dengan pekiran berbasis mazhab maka dengan sendirinya turut semakin majemuk.

Rujuk pada Khalid Ibrahim Jindan, yang menulis Teori Politik Islam, yang focus pada pemikiran Ibnu Taimiyah, maka sudah menjadi kebutuhan umum untuk memahami pemikiran politik Islam guna untuk mengkoreksi “tendensi-tendensi dalam berbagai pendekatan kontemporer mengenai teori politik yang ada sekarang. Bahkan telah menjadi pemikiran fundamentalis tersendiri, jika dilihat dari perspektif pemikiran teori politik Islam.

Fenomena inilah yang menonjol di dalam kontestasi Pilpres 2019.


 


Reporter :
Otto Syamsuddin Ishak
Editor :
Redaksi

IKLAN SYAMSUL RIZAL ACADEMIC LEADER 2018
Komentar Anda