• Pemko Banda Aceh Boyong Produk Unggulan UMKM di Indonesia City Expo Surabaya

DIALEKSIS.COM | Surabaya - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) secara aktif ambil bagian dalam ajang Indonesia City Expo 2025 yang digelar di Grand City Convention Hall Surabaya.

• Stunting Aceh Turun Drastis, Tapi Masih 5 Besar Nasional!

DIALEKSIS.COM | Aceh - Provinsi Aceh mencatat penurunan angka stunting selama tiga tahun terakhir, dari 33,2% pada 2021 menjadi 28,6% pada 2024 berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Meski progres ini patut diapresiasi, Aceh masih berada di lima besar provinsi dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia. Hal ini mengemuka dalam dialog program Mozaik Indonesia RRI, Selasa (6/5/2025), yang menghadirkan Husni Thamrin, Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengelolaan Lini Lapangan BKKBN Aceh, serta sejumlah ahli gizi.

• Serahkan Santunan untuk Ahli Waris Abu Razak, Plt Sekda Aceh Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Plt Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, mengapresiasi respons cepat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perwakilan Aceh.

• Forum Beringin Bersama: 10 Tahun Kepemimpinan Bermasalah, Golkar Aceh Butuh Audit Serius

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menjelang Musda XII, desakan terhadap DPP Partai Golkar untuk segera melakukan Audit Organisasi dan Audit Keuangan di tubuh DPD I Golkar Aceh semakin menguat. Hal ini mencuat akibat berbagai persoalan serius yang terjadi dalam satu dekade terakhir, khususnya dalam aspek kepemimpinan dan tata kelola organisasi partai di wilayah Aceh.

• Dukung Ketahanan Energi, Hulu Migas Aceh Lampaui Target Produksi Tembus 118%

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kinerja industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Wilayah Kerja Aceh pada kuartal I tahun 2025 menunjukkan capaian positif. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melalui Kepala Divisi Operasi Produksi, Hafizullah, melaporkan, hingga Maret 2025 realisasi produksi KKKS Wilayah Kerja Aceh tercatat sebesar 18.407 barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD). 

• UU BUMN 2025: BOM WAKTU KORUPSI ATAU DILEMA KPK?

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dunia politik dan hukum Indonesia kembali diguncang kontroversi pascapengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dua pasal krusial dalam regulasi ini Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G menghapus status direksi, komisaris, dan pegawai BUMN sebagai “penyelenggara negara”. Perubahan ini memicu perdebatan sengit antara pemerintah, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pegiat antikorupsi.