• Bupati Aceh Barat Tinjau SDN Paya Baro, Pastikan Tidak Ada Penutupan Sekolah

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM dan Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil SH mengunjungi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Paya Baro di Kecamatan Meureubo pada Sabtu (27/9/2025).

• Dukung Penertiban Tambang Ilegal, PMII Aceh Desak Regulasi Tambang Rakyat Diterbitkan

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh menutup tambang ilegal yang masih marak beroperasi di berbagai daerah.

• PERHAPI: Biaya Pemulihan Lahan Bekas Tambang Ilegal di Aceh Bisa Capai Rp150 Miliar

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Aceh dalam menutup seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah provinsi ini. 

• Mualem Sikat Tambang Ilegal, Selaras dengan Instruksi Prabowo

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem mendapat apresiasi publik setelah memerintahkan penghentian aktivitas tambang ilegal di seluruh Aceh. Ia memberikan tenggat waktu dua minggu sejak 25 September 2025 bagi alat berat jenis ekskavator (beko) untuk angkat kaki dari lokasi tambang tanpa terkecuali.

• Gapembi Aceh Dukung Pengalihan Proyek Oligarki ke Meja Makan Rakyat

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Aceh, Muhammad Mada atau akrab disapa Cek Mada, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Ketua Umum Gapembi pusat, H. Alven Stony, yang menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis dalam memutus dominasi oligarki dan mengalihkan manfaat langsung ke meja makan rakyat.

• TTI Mendesak Kapolda Aceh Usut Tudingan Uang Suap Rp360 Miliar per Tahun

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Kapolda Aceh untuk mengusut tuntas tudingan adanya praktik suap yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) di Aceh. Tuduhan ini disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rapat paripurna yang membahas aktivitas tambang ilegal di wilayah Aceh.