


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs H Azhari MSi mengharapkan agar ajang Pendidikan Agama Islam (PAI) Fair bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga wadah silaturahmi, pengembangan kreativitas, serta penguatan karakter Islami bagi generasi muda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seorang warga Aceh, Mirza Ferdian, yang turut terdampak padamnya listrik PLN, mempertanyakan kondisi kelistrikan Aceh melalui platform media sosial X (Twitter) pada 7 Oktober 2025. Ia mengajukan pertanyaan langsung kepada salah satu Komisaris PLN, Andi Arief, mengenai padamnya listrik yang telah menimbulkan banyak kerugian, terutama bagi para pelaku usaha yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menanggapi pernyataan anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Benny K. Harman, yang meminta agar rakyat Aceh “jangan sedikit-sedikit bawa MoU Helsinki” dalam diskusi revisi UU Pemerintahan Aceh (UUPA), Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Dr. Sahruddin Lubis, S.IP., M.Si., memberi penilaian yang tenang namun tegas. Menurut Sahruddin, pernyataan Benny perlu dibaca utuh agar konteks dan maksudnya tidak mudah disalahpahamkan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Demokrasi Aceh, Sofyan mengatakan persoalan mengenai efektivitas Otonomi Khusus (Otsus) Aceh kembali memanas setelah Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengeluarkan pernyataan tajam dalam RDPU dengan menanyakan, “20 tahun sudah bikin apa?”.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Marlina Yanti (42), istri dari Muhammad Nasir, pedagang bakso yang tewas ditembak di Desa Alue Liem, Kota Lhokseumawe, akhirnya angkat bicara. Dengan suara bergetar, ia meminta polisi menangkap seluruh pelaku yang terlibat dalam pembunuhan suaminya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Putra Aceh, Andi HS, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI menegaskan bahwa perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditawar untuk masa depan Aceh. Ia menyampaikan bahwa Otsus yang akan berakhir pada 2027 harus dilanjutkan, karena masih menjadi satu-satunya instrumen fiskal yang mampu menutup ketertinggalan infrastruktur dan pelayanan dasar di Aceh.
