• Pemkab Aceh Utara Serius Perkuat Syariat, Bupati Tekankan Peran Fatwa MPU

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, akrab disapa Ayahwa menyatakan bahwa fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) bukan hanya panduan keagamaan, tetapi juga rambu moral yang membantu masyarakat dan pemerintah berjalan pada syariat Islam.

• Kongres KMPAN Resmi Dibuka, Azmi Abubakar Ingatkan Akar Konflik dan Merawat Damai Aceh

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kongres Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) ke-VIII resmi dibuka di Gedung Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, Rabu (19/11/2025) malam. 

• Mualem Berbagi Kisah Aceh Pascadamai di Forum Internasional

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menjadi pembicara secara daring pada International Conference on After the Peace Agreements: Bangsamoro and Beyond yang diselenggarakan Institute for Autonomy and Governance (IAG) di Manila, Filipina, Rabu (19/11/2025). Mualem mengikuti secara daring dari Meuligoe Gubernur Aceh.

• Pemkab Nagan Raya Rampungkan Kompilasi Koordinat WPR, Segera Usulkan ke Gubernur Aceh

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya merampungkan proses kompilasi dan verifikasi koordinat calon Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah satu bulan melakukan pemetaan dan pengecekan lapangan.

• Wagub Aceh Salurkan Bantuan Logistik Darurat Bencana untuk Pidie dan Bireuen

DIALEKSIS.COM | Pidie - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, didampingi Plt Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, menyerahkan bantuan logistik Pemerintah Aceh untuk kebutuhan stok darurat penanggulangan bencana bagi Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen pada Rabu, 19 November 2025.

• Pemerintah Perkuat Pelindungan UMKM, 1.300 Brand Lokal Disiapkan Gantikan Produk Impor Ilegal

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pelaku UMKM sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepakat mempercepat penertiban produk impor yang dinilai mengganggu pasar domestik, termasuk pakaian bekas ilegal.