Dialeksis - Akurat, Tajam, dan Strategis
Beranda / Liputan Khusus / Indepth / Alhamdulillah, KIA Ladong Sudah Hidup

Alhamdulillah, KIA Ladong Sudah Hidup

Senin, 30 September 2019 13:30 WIB

Font: Ukuran: - +
Area lahan yang sudah dibebaskan di KIA Ladong, Sabtu (28/9/2019). [Foto: Ikbal Fanika/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM - Di bibir pantai Selat Melaka di ujung Pulau Sumatera, suatu hari di medio tahun 2019, Kamaruzzaman menyambut seorang investor asal Korea Selatan. Ia hampiri pria dari Negeri Gingseng itu; katanya hendak melihat sebuah kawasan industri yang sudah lama telantar. 

Kawasan itu hanya berseberangan jalan dari tempat Kamaruzzaman mencari nafkah. Ia baru saja buka usaha rumah makan di tepi Pantai Ujoeng Kareueng, Jalan Malahayati, KM 20, Aceh Besar. Namanya Ikan Bakar Ujoeng Sumatera.

“Saya bukan siapa-siapa di sini, tapi saya langsung menyapa investor Korea itu. Saya bilang ke dia, Aceh sudah aman, buktinya itu Kawasan Industri Aceh sudah ada,” ujar Kamaruzzaman, mengulang ceritanya saat bertemu dengan investor Korea itu.

Seraya menyungging senyum, dia menambahkan, “Ya, saya bukan bermaksud apa-apa, tapi saya ingin buktikan kepada orang asing bahwa orang di sini (masyarakat_red) ramah,” katanya kepada Dialeksis.com, Sabtu (28/9/2019).

Kamaruzzaman, pria asal Dusun Ujoeng Kareueng, Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar. Badannya tegap. Berkulit gelap. Dan santun dalam bersikap. Terhadap KIA Ladong, banyak cerita dia singkap.

Masyarakat Ladong mulai mendengar desas-dessus dibangunnya kawasan industri pada 2009. 

Saat itu Pemerintah Aceh membentuk Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu (BP KAPET) untuk mengembangkan kawasan industri di Aceh.

Pengembangan kawasan industri di Aceh awalnya dibidani oleh BP Kapet. Namun BP Kapet dibubarkan tahun 2014. Pemerintah lalu bikin Tim Percepatan Pemanfaatan Kawasan Industri Aceh (TP2KIA) pada 2015.

Dari situ, TP2KIA didorong untuk menemukan kawasan industri yang cocok untuk dikembangkan di Aceh. Sebagai syarat, kawasan industri harus dibangun dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Setelah kita survei, ternyata ada kawasan di Ladong yang cocok untuk industri masuk dalam RTRW Aceh Besar,” cerita Ketua TP2KIA Mustafa Hasjbullah kepada Dialeksis.com, Senin (30/9/2019) pagi.

Area KIA Ladong yang sudah dibebaskan sekitar 66 ha, dengan latar Bukit Ujoeng Kareueng, Gampong Ladong, Kec. Mesjid Raya, Aceh Besar, Sabtu (28/9/2019). [Foto: Ikbal Fanika/Dialeksis.com]

Pemerintah kemudian mencanangkan 250 hektare (ha) lahan di Ladong, Aceh Besar, untuk membangun kawasan industi. 

Posisinya terpaut 20 km di timur Kota Banda Aceh dan 10 meter di barat Pelabuhan Internasional Malahayati di Krueng Raya, Aceh Besar.

TP2KIA berangsur-angsur kemudian melakukan uji kelayakan (feasibility study), membuat master plan hingga merancang detail engineering design (DED).

“Saat itu kawasan itu belum ada nama, lalu kita sepakati namanya Kawasan Industri Aceh (KIA),” kata Mustafa.

Menurut catatan TP2KIA, pemerintah sudah habiskan Rp 112 miliar untuk menunjang pengembangan KIA Ladong sejak 2009 - 2018. Sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Tanah warga di area proyeksi harus dibebaskan. Pada 2009, Pemerintah Aceh alokasikan Rp 35 miliar untuk pembebasan lahan tahap I. Lalu pada 2013, dialokasikan Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan tahap II. Hingga saat ini, 66 ha sudah dibebaskan.

Sisanya, rinci Ketua TP2KIA, Rp 56 miliar disalurkan untuk pembangunan fisik dan Rp 5,8 miliar untuk non fisik seperti feasibility study, master plan, DED, dan studi akademis lainnya.

“Tahun 2013,” ungkap Kamaruzzaman akhir pekan lalu, “ada juga tanah keluarga saya dibebaskan untuk pembangunan KIA.”

Setahu pria berusia 45 tahun itu, 66 ha tanah yang sudah dibebaskan, tak hanya milik warga Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar. Ada juga tanah milik warga dari daerah lain di Aceh Besar.

Kala itu warga rela menjual tanahnya ke pemerintah, dengan harapan kawasan industri segera berfungsi. 

Ada asa yang membuncah dalam benak warga seperti Kamaruzzaman, bahwa tak lama usai pembebasan, mungkin sekitar satu sampai dua tahun, industri di Ladong dapat berjalan.

Tapi realitanya, kata dia, dari pertama pembebasan lahan hingga sebelum PEMA hadir, kawasan itu mati.

Tampung 10.000 Tenaga Kerja

Gerigi bucket eskavator nan tajam mengeruk tanah yang bakal menjadi tempat bagi para pekerja lokal Aceh menghasilkan produk olahannya sendiri. 

Eskavator meratakan tanah pada lahan milik salah satu tenant yang sudah berinvestasi di KIA Ladong, Sabtu (28/9/2019). [Foto: Ikbal Fanika/Dialeksis.com]

Alat berat itu lalu memindahkan tanah ke sisi lainnya, bak tangan petani sedang meratakan padi jemuran yang baru panen.

Dari halaman Kantor Pengelola KIA, Arief Ikhsan, mengawasi pekerja dari PT Trans Continent yang tengah merapikan lahan siang itu.

“Saat ini masih persiapan lahan,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Sabtu (28/9/2019).

Ia pengawas lapangan dari PT Pembangunan Aceh (PEMA). Sudah sebulan lebih ia mengawasi pekerjaan awal dalam pembangunan kawasan industri tersebut.

PT Trans Continent, perusahaan logistik multinasional, salah satu dari empat perusahaan yang sudah menandatangani kerjasama (MoU) dengan PEMA; guna membuat KIA Ladong berdenyut.

Tiga lagi, sebut Arief: PT Malina Jaya Sakti bergerak di bidang furniture dan mebel; PT Gunung Baja di bidang fabrikasi, rancang bangun, konstruksi dan jasa pencelupan (galvanizing); dan PT Andesmon di sektor pengolahan batu alam.

“Semuanya milik orang Aceh.”

Trans Continent dengan core business jasa transportasi dan pusat logistik, ambil 10 ha. Arief masih ingat betul momen bersejarah pada 31 Agustus lalu, ketika perusahaan milik Ismail Rasyid itu melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) di KIA Ladong.

Arief Ikhsan memperlihatkan master plan pengembangan KIA Ladong, Sabtu (28/9/2019). [Foto: Ikbal Fanika/Dialeksis.com]

Sabtu itu, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah resmikan peletakan batu pertama pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Pergudangan Terpadu milik Trans Continent, bersama sejumlah pejabat dari lembaga terkait.

Dalam pidatonya, Nova menyatakan, sebagaiman diceritakan Plt Dirut PEMA Zubir Sahim kepada Dialeksis.com: “tidak ada lompatan besar tanpa loncatan kecil. Kita mulai dari hal kecil untuk menjadi yang besar. Lompatan kecil hari ini Insya Allah akan menjadi loncatan besar ke depan.”

Ucapan orang nomor satu Aceh itu disambut tepuk tangan ratusan orang yang hadir. Usai peletakan batu pertama, ditampilkan demo aktivitas layaknya sebuah kawasan industri. Armada alat berat mengangkat dan menyusun belasan kontainer Trans Continent dekat situs groundbreaking.

Menurut Arief, sepuluh di antara belasan kontainer itu diangkut dengan tol laut milik PT Pelni dari Sibolga, beberapa hari sebelum groundbreaking. Sisanya via darat. 

“Kita ingin bandingkan, efektif mana? Ternyata, via tol laut jauh lebih cepat dan murah,” kata Arief. Pemuda asal Aceh Utara itu menambahkan, “Ini juga sebagai uji coba, bahwa KIA memang layak sebagai kawasan industri.”

Pemerintah Aceh sudah memproyeksikan, sebutnya, dengan lahan 250 ha, KIA Ladong nantinya akan menyerap 5.000 - 10.000 tenaga kerja lokal.

Dia memberi analogi, “Kalau di Sumatera Utara ada KIM (Kawasan Industri Medan_red), maka di Aceh ada KIA. Begitulah kira-kira kawasan industri ini nanti.”

Sebab itu, pembangunan KIA Ladong sedang dikebut, apalagi lahan sudah tersedia. Saat ini, kata Arief, sisa lahan KIA yang belum dibebaskan sedang dalam proses pembebasan.

Dari bibir pantai, Kamaruzzaman menyela obrolan. Hari itu, akunya, ia turut menyaksikan groundbreaking PLB Trans Continent bersama warga lain dari Ladong dan sekitarnya. 

Menurutnya, seluruh masyarakat dari Kecamatan Mesjid Raya sangat mendukung pembangunan kawasan industri itu.

Kamaruzzaman di depan usaha rumah makannya, Sabtu (28/9/2019). [Foto: Ikbal Fanika/Dialeksis.com

“Saat peletakan batu pertama, masyarakat dari sekitar Gampong Ladong berbondong-bondong menyaksikan acara itu,” ayah dua anak itu melanjutkan: “banyak juga tamu yang singgah di tempat saya.”

Di usaha rumah makannya, ada empat jambo (gazebo_red) terbuat dari kayu menghadap Selat Malaka. 

Di beranda, ia memiliki satu kedai kayu dan dapur untuk bakar ikan. Sisanya adalah area lahan pakir yang kira-kira mampu menampung hingga enam mobil pribadi.

Ikan Bakar Ujoeng Sumatera miliknya terletak persis di depan gerbang masuk bagian barat KIA Ladong. 

Pengunjung yang datang berwisata dari Banda Aceh ke arah Krueng Raya, maupun ke KIA Ladong, akan lebih dulu menjumpai kedainya di kiri badan jalan.

“Bapak sengaja buka usaha di sini?” tanya Dialeksis.com.

“Kebetulan saja dapat lokasi ini dan alhamdulillah KIA Ladong sudah hidup,” tuturnya, sumringah.

Sebelum itu, lapak usaha ikan bakarnya berada sedikit lebih jauh ke timur lokasi KIA. Tapi kemudian tanahnya ada yang beli. Lalu dibelinya tanah lain di sini untuk memulai kembali usahanya sejak musim haji 2019.

Menciptakan Multiplier Effect

Beberapa pria alot membahas persiapan pengembangan KIA Ladong di Ruang Rapat Kantor PT PEMA, di Lampineung, Banda Aceh, saat Zubir Sahim mengatakan:

“Terus terang kawasan ini sudah dibuat cukup lama, mungkin sudah sekian belas tahun. Kita melihat setiap tahun hanya menyediakan infrastruktur, tapi belum ada action.”

PEMA mengadakan rapat terkait KIA Ladong dengan TP2KIA dan instansi terkait di Kantor PEMA, Banda Aceh, Rabu (25/9/2019). [Foto: Ikbal Fanika/Dialeksis.com]

Dengan dibentuknya PT PEMA, kata eks Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) itu, Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan besar. Artinya, KIA Ladong akan dikelola secara korporasi yang fleksibel, bukan lagi birokrasi yang terkesan kaku.

Pada 5 April 2019, Pemerintah Aceh resmikan pendirian PT PEMA. Sebuah transformasi dari badan usaha milik daerah bernama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Zubir Sahim, sebelumnya menjabat Plt Direktur Utama (Dirut) PDPA, dipercayakan kembali sebagai Plt Dirut PT PEMA.

“Kawasan ini punya pemerintah, kita juga punya pemerintah, dan kita (PEMA) yang kelola KIA seratus persen,” ujar Zubir.

Dia berujar pelan, ada hal mendasar yang menghambat tumbuhnya industri di Aceh selama ini. 

Negeri ini punya modalitas sumber daya alam yang besar dan SDM yang mumpuni di bidang wirausaha. Hanya saja, Aceh belum mampu memberikan nilai tambah (value added) terhadap setiap produk lokal yang dihasilkan pengusaha lokal.

Menurut Zubir, value added dapat dihasilkan jika di daerah penghasil produk itu bisa melakukan processing (pengolahan_red) dan marketing (pemasaran_red) sendiri.

“Dua hal ini harus satu,” katanya saat diwawancara Dialeksis.com, Rabu (25/9/2019).

Maksudnya, pengolahan dan pemasaran harus dikendalikan dari daerah penghasil bahan baku. Selama ini, katanya, setiap pengusaha di Aceh yang ingin menciptakan nilai tambah harus melakukannya di luar Aceh seperti di Kota Medan.

Produk pengusaha Aceh diolah di Medan, lalu dijual lagi ke Aceh dengan harga tinggi. Akibatnya, masyarakat Aceh tak meraup untung dari produk berbahan baku daerahnya sendiri.

Seandainya Aceh punya kawasan industri yang mampu berikan nilai tambah terhadap setiap produk baik dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun Industri Kecil Menengah (IKM), betapa banyak pundi-pundi rupiah akan didapat Aceh.

“Dengan memberikan nilai tambah di daerah sendiri, tentu kita bisa angkat harganya, juga bisa atur marketing-nya,” kata Zubir.

Zubir Sahim, saat ditemui di kantornya, Rabu (25/9/2019). [Foto: Ikbal Fanika/Dialeksis.com]

Dengan syarat, sambungnya, ada tiga hal harus dijaga untuk setiap produk hasil olahan industri agar harga produk bisa stabil, yaitu kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.

Zubir menjabarkan. Dari kuantitas, jumlah produk yang dihasilkan harus mampu penuhi kuota pemasaran. Soal kualitas, setiap produk harus dijamin mutunya. Dan kontinuitas, produk berkualitas yang dihasilkan itu harus berkelanjutan.

Guna menjamin ketiga komponen itu, di KIA Ladong harus ada pusat logistik. Ia menjadi sentra pengolahan bahan baku dari berbagai produk untuk dipasarkan ke domestik maupun mancanegara.

Zubir menyebut, ada dua pusat logistik yang dibangun di KIA: pusat logistik berikat (PLB) dan pergudangan terpadu.

PLB merupakan gudang logistik multifungsi yang digunakan importir dan eksportir untuk menyimpan barang-barang dari luar wilayah pabean Indonesia dan atau dari tempat lain di wilayah pabean Indonesia. Adanya PLB diharapkan bisa mengurangi biaya logistik dan transportasi.

Itulah harapan terbesar Pemerintah Aceh membangun KIA Ladong, kata Zubir. Selain sudah bekerjasama dengan empat perusahaan, kini PEMA juga sudah menggandeng 20-an pelaku UMKM di Aceh yang akan mengisi lapak-lapak industri di KIA yang diperkirakan aktif mulai 2020.

Dia berharap, adanya aktivitas KIA Ladong kelak dapat mengembalikan era keemasan ekonomi Aceh seperti masa hidupnya Pelabuhan Bebas Sabang di Pulau Weh akhir abad 19 dan awal abad 20, juga kejayaan Arun di Lhokseumawe tahun 1970-an sampai 1990-an.

“Kita harapkan nanti akan terjadi multiplier effect, hulu-hilir,” ujarnya.

Dukungan dari Hinterland

Kehadiran Trans Continent yang sudah memulai aktivitas di KIA Ladong dinilai amat positif oleh pengamat ekonomi Aceh. Seakan-akan menjawab kebutuhan Aceh yang masih minim aktivitas di kawasan industri yang ada.

“Ini seakan membuka sumbatan botol dengan tutup yang slama ini sulit dibuka,” kata Rustam Effendi saat dihubungi Dialeksis.com, Senin (30/9/2019) pagi.

Kontainer milik Trans Continent yang akan dijadikan kantor perusahaan multinasional itu, Sabtu (28/9/2019). [Foto: Ikbal Fanika/Dialeksis.com]

Pengamat ekonomi dari Unsyiah itu menerangkan, Trans Continent bergerak di bidang logistik dan pelayaran (shipment), tentu harus diikuti dengan dukungan dari hinterland (kawasan belakang) seperti kab/kota se-Aceh sebagai pemasok barang/komoditi yang akan diperdagangkan.

Kata dia, “Keberhasilan pusat logistik sangat ditentukan bagaimana daerah-daerah hinterland memacu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di daerah mereka sesuai keunggulan potensi masing-masing.”

Dia pun menilai, pemerintah sudah pilih langkah tepat dengan menyerahkan pengelolaan penuh KIA Ladong kepada PT PEMA, sehingga manajerial dapat diurus secara atraktif dan profesional.

Menurutnya, kurang cocok dan keliru jika kawasan industri dikelola lembaga seperti dinas, yang cara kerja dan tata kelolanya lebih berorientasi pola kerja birokrasi murni. Akibatnya kurang responsif dikaitkan dengan kepentingan dunia usaha-swasta yang ingin serba profesional dan terukur.

Di sisi lain, dia berharap, PEMA mampu berkembang dan kuat menjadi holding company (perusahaan induk_red) dan lokomotif pembangunan ekonomi Aceh. 

“Lewat PT PEMA juga menjadi salah satu sumber penghasil pendapatan bagi Aceh ke depan,” ucapnya.

Bagai pengamat ekonomi, Kamaruzzaman saat berbincang dengan Dialeksis.com akhir pekan lalu, pun mengatakan: kalau sudah dikelola oleh swasta, KIA Ladong akan berhasil. 

Beberapa perusahaan yang sudah berinvestasi melalui PEMA, dia berfilosofis, merupakan pancingan untuk menarik minat perusahaan lainnya.

Fakta itu, kata dia, menjadi tantangan bagi Pemerintah Aceh untuk membuktikan iklim investasi di Aceh memang sehat. 

Dia berujar, “kalau seandainya dengan perusahaan dari putra daerah saja tidak berhasil, bagaimana lagi cara kita mengajak perusahaan luar ke Aceh?”(Makmur Emnur)


Reporter :
Makmur Emnur
Editor :
Zulkarnaini

Komentar Anda