DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melontarkan kritik keras terhadap dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024. Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, menyebut bahwa fenomena yang ia istilahkan sebagai "parcok" (partai cokelat) menjadi salah satu faktor kekalahan PDI-P di sejumlah wilayah.

Deddy bahkan mengusulkan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali berada di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Kami sedang mendalami opsi ini agar tugas Polri dikembalikan seperti sebelumnya, dengan fokus pada lalu lintas, patroli lingkungan, dan penanganan kasus kriminal," ujarnya dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).

Ia menilai bahwa fungsi kepolisian saat ini terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan. "Di luar tugas utama itu, saya rasa tidak perlu lagi. Kita sudah memiliki banyak institusi yang bisa menjalankan fungsi lain di negara ini," tambahnya.

Deddy menuding bahwa praktik "parcok" ini berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang ia sebut sebagai "Jokowisme." Ia mengklaim bahwa strategi politik seperti ini membutuhkan dukungan instrumen besar, termasuk penggalangan dana dan kelompok tertentu, yang melibatkan kepolisian di berbagai daerah.

"Partai cokelat ini tidak lagi sekadar oknum, tetapi sudah menjadi instrumen komando yang terstruktur," tegasnya.

Secara spesifik, Deddy juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bertanggung jawab atas situasi yang terjadi. 

"Beliau memegang kendali penuh atas institusi yang dipimpinnya. Ketika ada kerusakan demokrasi, maka beliau harus bertanggung jawab," ujar Deddy. [kompas]