Koordinator dan Inisiator Rumoh Garam Aceh, T. Tansri Jauhari sedang mengemas garam Aceh untuk diperjualbelikan kepada masyarakat. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Produksi garam lokal di Aceh mengalami penurunan akibat banjir bandang dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah pesisir. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pasokan di pasar dan memicu kenaikan harga garam di tingkat konsumen.
Koordinator dan Inisiator Rumoh Garam Aceh, T. Tansri Jauharii, mengatakan kebutuhan garam di Aceh mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 ton per tahun. Namun, pasokan saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena aktivitas produksi petani garam terganggu pascabencana.
“Dari sekitar 18 kabupaten/kota yang memiliki potensi produksi garam, sebagian besar terdampak banjir bandang. Banyak lahan produksi rusak total, sehingga bahan baku garam di pasar menjadi terbatas dan mengalami penurunan drastis,” ujar T. Tansri Jauhari kepada media dialeksis.com, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, menyusutnya produksi garam turut mendorong lonjakan harga di pasaran. Jika sebelumnya harga garam lokal berada di kisaran Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram.
“Kenaikan harga ini tidak terlepas dari terganggunya siklus produksi. Bahan baku terbatas, sementara petani tidak bisa berproduksi optimal karena bencana dan masih berlangsungnya musim hujan,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, permintaan terhadap garam lokal tetap tinggi. Menurut Tansri, masyarakat Aceh cenderung memilih garam lokal karena memiliki cita rasa khas yang berbeda dibandingkan garam dari luar daerah.
“Secara karakter rasa, garam Aceh itu berbeda. Berdasarkan survei, sebagian masyarakat menilai garam luar ada yang terasa pahit, sehingga preferensi tetap ke garam lokal,” jelasnya.
Untuk merespons kondisi ini, Rumoh Garam Aceh terus melakukan pendataan dan survei produksi di sejumlah klaster garam yang tidak terdampak bencana. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perindustrian guna mencari solusi pemulihan produksi.
“Kami mendorong adanya relokasi, pengembangan, serta pemberdayaan kembali petani garam, khususnya di wilayah yang terdampak banjir bandang,” ujarnya.
Tansri menegaskan, secara geografis Aceh memiliki potensi besar untuk pengembangan pergaraman nasional. Berdasarkan regulasi percepatan pergaraman, Aceh ditetapkan sebagai prioritas pertama di Sumatera, dengan sembilan kabupaten/kota yang menjadi klaster potensial, yakni Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Simeulue.
“Saat ini kondisi garam di Aceh masih kurang, namun kami berharap cuaca yang mulai membaik dapat mendorong petani kembali berproduksi secara bertahap,” katanya.
Ia juga berharap Pemerintah Aceh dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Koperasi, agar pemulihan sektor garam dapat berjalan lebih cepat.
Selain itu, Rumoh Garam Aceh telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Aceh untuk merekomendasikan pemasok garam dari seluruh wilayah Aceh.
“Kami membeli garam dari petani. Garam tersebut dikirim ke Rumoh Garam untuk diproses kembali, kemudian didistribusikan ke Aceh Besar dan Banda Aceh,” pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
