Ketua MPU Aceh Tgk. H. Faisal Ali dan Ketua FKPT Aceh Dr. Wiratmadinata. [Foto: Kolase/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil penelusuran redaksi Dialeksis mengungkap indikasi keberadaan jaringan Khilafatul Muslimin (KM) di Provinsi Aceh, termasuk di wilayah tengah Kabupaten Gayo Lues berupa pendirian dayah/pesantren. Temuan yang dihimpun dari laporan masyarakat dan berbagai sumber terpercaya, dan sumber terbuka tersebut memicu peningkatan kewaspadaan oleh aparat serta instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten.
Menanggapi temuan itu Dialeksis menghubungi, Tgk. H. Faisal Ali, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, meminta agar penanganan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berbasis bukti.
Tgk Faisal menekankan pentingnya klarifikasi administratif terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang dianggap mencurigakan serta perlunya pembinaan ideologi kebangsaan agar masyarakat tidak terpengaruh narasi yang bertentangan dengan Pancasila. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi MPU sebagai pengawas moral dan rujukan ulama di tingkat provinsi.
Sementara itu, Dr. Wiratmadinata, sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh pada 23 April 2025, menyoroti perlunya sinergi antar-institusi mulai dari BNPT, kepolisian, Kesbangpol, hingga FKDM dan ormas dalam melakukan pencegahan.
Menurut Wiratmadinata, pendekatan pencegahan harus memadukan pengawasan hukum, klarifikasi terhadap lembaga tidak terdaftar, dan program kontra-narasi yang berbasis pendidikan hukum dan keberagaman.
Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat agar langkah penegakan hukum dan pembinaan dapat dilakukan segera dan tepat.
Temuan Dialeksis menegaskan pola aktivitas yang dipantau berupa kegiatan dakwah dan keberadaan lembaga berlabel Ukhuwwah Islamiyyah yang beroperasi sebagai lembaga pendidikan keagamaan di Gayo Lues. Pemerintah daerah bersama unsur kepolisian, Kesbangpol, dan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) telah meningkatkan pengawasan, melakukan klarifikasi status lembaga, dan memperkuat pembinaan moderasi beragama.
Upaya itu dimaksudkan untuk mencegah penyebaran paham yang dinilai bertentangan dengan nilai kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Khilafatul Muslimin didirikan pada 1997 oleh Abdul Qadir Hasan Baraja dan berpusat di Lampung. Berbagai instansi nasional, termasuk BNPT, pernah memperingatkan bahwa ideologi dan struktur organisasi Khilafatul Muslimin memiliki kesamaan pola dengan kelompok-kelompok yang dinilai anti-Pancasila, seperti HTI, dan menilai ada potensi afiliasi atau simpati terhadap kelompok ekstrem pada periode tertentu. Penanganan terhadap KM di berbagai daerah selama beberapa tahun terakhir melibatkan upaya hukum, penindakan, serta program pembinaan untuk mendorong kepatuhan terhadap konstitusi.
Lem Faisal (Abu Sibreh) panggilan Tgk Faisal Ali lanjut menjelaskan meminta semua pihak terlibat aktif memperketat pemantauan kegiatan keagamaan yang tidak terdaftar, melakukan verifikasi identitas dan asal-usul lembaga pendidikan, memperkuat literasi masyarakat terhadap narasi radikal, dan meningkatkan kerja sama intelijen antar-instansi.
Sementara Dr. Wiratmadinata menegaskan bahwa FKPT akan memfokuskan program pencegahan pada pendidikan hukum, literasi media, dan kontra-narasi berbasis kearifan lokal Aceh.
Kedua tokoh dalam pemberitaan ini Tgk. H. Faisal Ali dan Dr. Wiratmadinata sepakat mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta aktif melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.
Pendekatan yang menonjolkan koordinasi antar-institusi, penegakan hukum yang adil, dan pembinaan terhadap lembaga keagamaan diyakini menjadi jalan tengah untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus menegakkan kedaulatan ideologi kebangsaan.
Redaksi Dialeksis akan terus memantau perkembangan dan menindaklanjuti informasi terkait langkah-langkah pengawasan serta hasil koordinasi instansi terkait. Jika ada pernyataan resmi tertulis dari aparat atau perwakilan lembaga, redaksi akan mempublikasikannya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada publik. [red]
Sebelumnya
