Ilustrasi kondisi kemiskinan di Aceh. Foto: cnbcindonesia

DIALEKSIS.COM | Nasional - Provinsi Aceh masih bergulat dengan angka kemiskinan yang tinggi. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan provinsi ujung barat Indonesia ini di posisi kedelapan dari 15 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.

Per Maret 2024, BPS mencatat 804.530 penduduk Aceh hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini setara dengan 14,23 persen dari total populasi provinsi tersebut, jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 9,03 persen.

"Aceh termasuk dalam 20 provinsi yang tingkat kemiskinannya di atas angka nasional," ujar Plt Sekretaris Utama BPS, Imam Machdi, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Posisi Aceh terpaut jauh dengan tetangganya, Sumatera Utara, yang berada di urutan keempat namun dengan persentase kemiskinan lebih rendah, yakni 7,99 persen. Sementara itu, tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak masih didominasi Pulau Jawa: Jawa Timur (3,98 juta jiwa), Jawa Barat (3,85 juta jiwa), dan Jawa Tengah (3,70 juta jiwa).

Meski secara nasional tingkat kemiskinan mengalami penurunan dibanding Maret 2023, dari 9,56 persen menjadi 9,03 persen, Aceh masih tertinggal. Kondisi ini menyoroti perlunya evaluasi dan penajaman program pengentasan kemiskinan di provinsi yang pernah dilanda konflik berkepanjangan tersebut.

Menanggapi data terbaru BPS tentang kondisi kemiskinan di Aceh, pengamat ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Fakhruddin, S.E, M.S.E, menilai faktor historis konflik dan bencana alam turut berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di Aceh. Meskipun konflik telah selesai melalui perjanjian damai, dampaknya masih terasa.

Menurut Fakhruddin, akibat konflik, Aceh tertinggal sekitar 30 tahun dalam pembangunan, baik dalam penguatan SDM maupun pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. "Jadi, tidak terlalu tepat jika secara langsung membandingkan tingkat kemiskinan Aceh dan daerah lain," ungkapnya saat dihubungi Dialeksis.com (01/07/2024).

"Memang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami telah membangun banyak hal untuk Aceh, namun hal itu belum cukup untuk menutupi ketertinggalan Aceh," tambahnya.

Fakhruddin menerangkan, meskipun Aceh mendapatkan dana otonomi khusus untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sayangnya selain JKA, beasiswa pendidikan, dan dana desa, tidak ada keberhasilan yang dapat dibanggakan.

Pemerintah Aceh, menurutnya, terlihat seperti tidak punya arah dalam melaksanakan pembangunan. "Pembangunan selama ini terlihat seperti hanya 'membagi-bagi' dana otonomi khusus tanpa tujuan yang jelas," kritiknya.

Untuk ke depan, "Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar masalah kemiskinan di Aceh," katanya.

Pemerintah Aceh sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait data BPS ini. Namun, berdasarkan hasil pelacakan media, beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dicanangkan, seperti pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dan pengembangan sektor pariwisata, diharapkan dapat membuahkan hasil dalam beberapa tahun ke depan.