DIALEKSIS.COM | Hong Kong - Kasus keamanan nasional terbesar Hong Kong telah dikirim untuk diadili di Pengadilan Tinggi, setelah 15 bulan dalam prosedur pra-persidangan di mana sebagian besar dari 47 terdakwa ditahan.

Di bawah undang-undang keamanan, yang diberlakukan Beijing pada tahun 2020 setelah protes demokrasi yang besar dan terkadang disertai kekerasan pada tahun sebelumnya, tokoh-tokoh pro-demokrasi didakwa dengan “konspirasi untuk subversi” karena menyelenggarakan pemilihan primer tidak resmi untuk memilih kandidat terbaik mereka dalam pemilihan Dewan Legislatif yang kemudian ditunda.

Subversi adalah salah satu dari empat kejahatan utama di bawah undang-undang keamanan dan diancam hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Para terdakwa, berusia antara 24 dan 66 tahun, termasuk anggota parlemen yang dipilih secara demokratis dan anggota dewan distrik, serta anggota serikat pekerja, akademisi, dan lainnya, yang sikap politiknya berkisar dari reformis sederhana hingga lokalis radikal.

Kasus ini pertama kali dibawa ke pengadilan pada Maret 2021, ketika sebagian besar dari 47 orang itu ditolak jaminannya setelah sidang maraton empat hari di hadapan seorang hakim yang dipilih sendiri oleh pemerintah untuk mengadili kasus-kasus keamanan nasional.

Setelah sidang tiga setengah hari yang dimulai pada hari Rabu dan Kamis pekan lalu dan selesai pada hari Selasa, semua kecuali satu dari 47 terdakwa diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi oleh Hakim Agung Peter Law, salah satu dari sejumlah hakim yang ditunjuk untuk mengadili nasional kasus keamanan.

Dua puluh sembilan lainnya, termasuk sarjana hukum Benny Tai, yang juga salah satu pemimpin gerakan Occupy Central pada tahun 2014, diadili pada hari Senin dan Selasa.

Terdakwa yang mengaku tidak bersalah berkomitmen untuk diadili, dan mereka yang mengaku bersalah menghadapi hukuman, menurut Undang-undang Magistrates.

Lebih dari 180 orang telah ditangkap sejak undang-undang keamanan mulai berlaku dua tahun lalu, sebagian besar aktivis, serikat pekerja dan jurnalis, dan 115 telah diadili.

Tiga pria telah divonis dan dijatuhi hukuman penjara selama 43 bulan hingga sembilan tahun. Salah satu dari mereka berusaha untuk mengajukan banding atas hukumannya selama 69 bulan pada hari Selasa, dengan pengadilan memberikan keputusan hingga awal September.

Ke-47 terdakwa merupakan kelompok terbesar dalam satu kasus. Pihak berwenang mengatakan undang-undang keamanan telah berhasil mengembalikan stabilitas ke wilayah itu setelah protes 2019. 

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang tersebut telah "menghancurkan" kebebasan Hong Kong, yang telah dijanjikan China untuk dihormati setidaknya selama 50 tahun setelah mengambil alih wilayah itu pada tahun 1997. [Aljazeera]